BKPSD Mataram memperjuangkan SK PNS ratusan CPNS

Mataram (ANTARA) - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, memperjuangkan penerbitan SK PNS untuk 262 orang calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang sempat tertunda akibat pandemi COVID-19.

"Saat ini, kami sedang aktif melakukan komunikasi dengan pihak Provinsi Nusa Tenggara Barat, agar segera melaksanakan tes kesehatan dan tahapan lainnya untuk para CPNS sebagai syarat dikeluarkannya SK PNS," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram Baiq Nelly Kusumawati di Mataram, Kamis.

Sebanyak 262 CPNS tersebut merupakan CPNS tahun 2019, yang sudah selesai mengikuti kegiatan prajabatan. Sedianya, mereka bisa langsung melaksanakan tes kesehatan sebagai salah satu syarat penerimaan SK sebagai PNS per 1 April 2020, namun terkendala COVID-19.

Dari 262 orang tersebut, sebanyak 10 orang khusus untuk golongan III sudah mengikuti tes kesehatan dan tahapan lainnya di tingkat provinsi, sebelum pandemi COVID-19, tetapi tetap belum bisa terima SK PNS karena harus menunggu CPNS lainnya.

"Sisanya itulah, yang kita desak provinsi agar segera melaksanakan tahapan tes selanjutnya, mengingat pandemi COVID-19, saat ini sudah masuk normal baru," katanya.

Menurutnya, salah satu dampak CPNS belum mendapatkan SK PNS adalah gaji yang diterima CPNS masih 80 persen. Kalau sudah PNS, mereka bisa mendapatkan gaji penuh 100 persen.

Sementara menyinggung tentang kelanjutan kegiatan tes seleksi kompetensi bidang bagi CPNS yang telah dinyatakan lulus tes seleksi kompetensi dasar (SKD), untuk formasi tahun 2019, Nelly, mengatakan hingga saat ini belum ada kepastian waktu.

"Sejauh ini kami belum mendapat informasi jadwal pelaksanaan tes kompetensi dasar bidang (SKB), yang sedianya dilaksanakan awal April 2020. Karena itu, kami berharap agar peserta yang dinyatakan lulus SKD bisa bersabar," ujarnya.

Formasi CPNS tahun 2019, yang telah melaksanakan tes SKD pada Januari 2020, sebanyak 275, meliputi 177 formasi untuk guru, 76 tenaga kesehatan dan 22 tenaga teknis.

"Yang berhak mengikuti SKB sekitar 600 orang lebih, karena setiap yang lulus diambil masing-masing tiga orang nilai tertinggi," katanya.