Segel Kantor Desa Dasan Baru Loteng oleh warga protes BLT akhirnya dibuka

id BLT

Segel Kantor Desa Dasan Baru Loteng oleh warga protes BLT akhirnya dibuka

Acara mediasi warga dengan Pemdes Dasan Baru di Polres Lombok Tengah, Rabu (17/06/2020).

Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - Kantor Desa Dasan Baru, Lombok Tengah, yang sempat disegel oleh warga  protes Bantuan Langsung Tunai (BLT) COVID-19, akhirnya dibuka setelah dilakukan mediasi.

Polres Lombok Tengah bersama pemerintah daerah setempat melakukan mediasi antara warga dengan Kepala Desa Dasan Baru terkait persoalan tersebut di kantor Polres Lombok Tengah. 

"Alhamdulilah segel Kantor Desa Dasan Baru sudah dibuka," kata Sekda Lombok Tengah, H Nursiah saat acara mediasi yang dihadiri juga Wakapolres Lombok Tengah, Kompol Ketut Tamian, Kepala DPMD Lombok Tengah dan Pemerintah Desa Dasa baru serta warga, Rabu. 

Dijelaskan, bahwa pelayanan Pemerintah di desa adalah bagian dari Pemerintahan secara keseluruhan. Sehingga sudah jelas aturan dan mekanisme dalam pengelolaan keuangan yang diberikan kepada Pemerintah Desa itu. 

"Kalau sudah sesuai aturan tentunya tidak akan berurusan dengan aparat termasuk dengan masyarakat," ujarnya. 

Namun, pemerintah desa tentunya memiliki kekurangan dan kalau ada persoalan bisa diselesaikan dengan musyawarah. Jangan sampai diselesaikan dengan kekerasan seperti menyegel kantor desa, katanya.

"Kalau disegel masyarakat yang akan dirugikan, karena pelayanan tidak bisa berjalan," ujarnya. 

Dalam kesempatan sama, mantan Asisten III Setda Lombok Tengah itu juga menyampaikan apresiasinya kepada pihak polisi yang terus mendukung pembangunan di Lombok Tengah, termasuk dalam menyelesaikan persoalan di Desa Dasan Baru. 

"Kalau ada bukti penyimpangan dalam pengelolaan anggaran dana desa itu silahkan disampaikan kepada aparat, sudah ada mekanisme dan aturannya," katanya. 

Sebelumnya, Warga Desa Dasan Baru melakukan aksi demo dan menyegel kantor desa setempat, pekan lalu. 

Dalam aksinya warga menuntut supaya Kades M Zaenudin transparan dalam pengelolaan anggaran dana dan mempertanyakan malam data penerima bantuan sosial dampak Covid -19 yang dinilai tidak tepat sasaran.

Serta warga menuntut supaya Sekdes di pecat dari jabatannya.