Pendistribusian bantuan JPS tahap lima di Mataram ditargetkan pekan depan

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat menargetkan pendistribusian paket bantuan jaring pengaman sosial (JPS) tahap lima kepada 32.548 kepala keluarga yang terdampak COVID-19 pada pekan depan.

"Kalau tidak bisa minggu ini, paling lambat pekan depan (12/10), JPS tahap lima sudah didistribusikan ke masyarakat penerima," kata Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kota Mataram Mahmuddin Tura di Mataram, Senin.

Pada prinsipnya, lanjut dia, pendistribusian JPS tahap kelima tidak ada kendala, tetapi saat ini sedang dilakukan proses administrasi terkait dengan pihak ketiga selaku pelaksana pengadaan paket JPS tersebut.

"Insyaallah besok kita akan rapat tim asistensi, dan harapan kita pelaksana pengemasan paket JPS tahap kelima sama dengan empat tahap sebelumnya agar bisa lebih cepat," katanya.

Dia mengatakan proses pendistribusian JPS tambahan ini sama persis dengan pendistribusian tahap-tahap sebelumnya.

"Jumlah sasaran penerimanya tetap yakni 32.548 kepala keluarga (KK), dengan kebutuhan anggaran untuk satu kali pendistribusian JPS sebesar Rp8,4 miliar lebih," katanya.

Paket JPS dengan nilai masing-masing Rp250 ribu per paket, antara lain berisi beras 10 kilogram, satu liter minyak goreng, sarden, makanan olahan UMKM seperti abon ikan, kerupuk, dan kue kering, satu kilogram gula, sabun cair dan sabun batangan tersebut juga tetap dikerjakan oleh pihak ketiga sebanyak empat rekanan.

Mahmuddin mengatakan pemberian paket JPS tahap kelima ini merupakan tambahan kedua, dari target sebelumnya tiga kali distribusi, kemudian ditambah satu kuota lagi sehingga menjadi empat tahap.

Akan tetapi, katanya, setelah dievaluasi ternyata masyarakat masih membutuhkan pemerintah kota memberikan sekali lagi sehingga total bantuan JPS dari anggaran Pemerintah Kota Mataram sebanyak lima tahap.

Dia menjelaskan penambahan pendistribusian paket bantuan JPS tersebut dilakukan atas pertimbangan karena masyarakat masih membutuhkan bantuan akibat kondisi ekonomi belum pulih. Hal itu disampaikan masyarakat melalui aspirasi, baik ke anggota DPRD maupun eksekutif.

"Kalau ada permintaan lagi setelah ini, kemungkinan tidak bisa terealisasi lagi sebab anggaran sudah tidak memungkinkan. Kalaupun ada, jumlahnya tidak banyak itu pun untuk antisipasi ketika ada bencana tidak terduga lainnya sampai akhir tahun," katanya,