Gubernur NTB : BPKP tidak boleh menjadikan Pemda sebagai musuh

Mataram (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Barat, H Zulkieflimansyah menyatakan, keberadaan dan kapasitas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPK) harus memposisikan diri sebagai mitra kerja pemerintah di daerah bukan sebagai musuh.

"Apabila ada kekurangan dan kelemahan harus ikut memperbaiki dan mendampingi Pemda. BPKP tidak boleh menjadikan Pemda sebagai musuh," tegas Zulkieflimansyah saat menghadiri dan mengukuhkan dan melantik Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB, Ilham Nurhidayat di Mataram, Senin.

Ia menegaskan, kepala BPKP yang baru agar terus melanjutkan kerja baik, dalam bingkai keharmonisan dan sinergi yang terjaga, antara BPKP dan OPD serta lembaga pemerintah dalam membangun dan menjaga akuntabilitas keuangan daerah.

"Semoga kehadiran dan pergantian kepala BPKP NTB, dapat meneruskan kerja baik dan kinerja pengelolaan keuangan di NTB selama ini," ucap Bang Zul sapaan akrabnya yang hadir bersama Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalilah, dan Sekda NTB, HL Gita Ariadi.

Zulkieflimansyah menyampaikan, koordinasi dan sinergi serta keharmonisan Forkopimda selama ini sangat baik. Begitupun dengan mantan Kepala BPKP NTB yang sebelumnya.

"Kepala BPKP yang sebelum ini, Ibu Dessy Adin cukup intens bekerjasama dan bersinergi dengan kami. Bahkan untuk menjaga keharmonisan beliau mengundang dan menjamu kami di rumah dinasnya, ini cara kami menjaga kesolitan dan keharmonisan membangun NTB," ungkapnya.

Oleh karena itu, Gubernur NTB berharap Kepala BPKP NTB yang baru, untuk terus menjaga keharmonisan. Terus perkuat koordinasi dengan semua OPD dan lembaga pemerintah di NTB. Demi meningkatkan kinerja OPD dan lembaga dalam mengelola keuangan daerah yang baik dan sehat, untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu Gubernur NTB menyatakan, bahwa sering diingatkan oleh Kemendagri bahwa gubernur merupakan satu-satunya perwakilan pemerintah pusat di daerah. Untuk itu, TNI/POLRI, Kejaksaan, Pengadilan maupun instutusi vertikal harus bersinergi, bekerjasama dan berkolaborasi membantu pemerintah daerah, sebagai representasi dari pemerintah pusat.

Sementara itu, Deputi Kepala BPKP bidang Pengawasan Instansi Pemerintahan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman BPKP RI, Salamat Simanullah mengapresiasi sinergi dan keharmonisan steakholder di NTB.

"Sehingga Kepala BPKP NTB yang baru dapat segera aktif berkolaborasi dan  berpartisipasi dalam konteks pengawalan pembangunan di NTB,"kata Salamat Simanullah.

Dijelaskannya bahwa mengingat banyak objek pengawasan yang harus dilakukan BPKP, maka dipetakan menjadi 2 klaster pengawasan. Pertama agenda pengawasan program prioritas pemerintah pusat, yang bersumber dari pembiayaan APBN. 

"Seperti pembangunan Destinasi Pariwisata Superprioritas Mandalika, bendungan dan lainnya," ujarnya.

Kemudian yang kedua, mengawal agenda prioritas pembangunan daerah, yang bersumber dari pembiayaan APBD. Sehingga kedepan dapat fokus mengawal dan dapat bersinergi bersama Pemda meneruskan pembangunan di daerah.