Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, memulai mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan baju adat sebagai pakaian kerja, untuk meningkatkan ekonomi produk Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
"Iya hari ini semua ASN pakai baju adat sebagai salah satu pakaian kerja," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Firman Wijaya di Praya, Senin.
Dikatakan, kebijakan penggunaan pakaian adat sebagai baju kerja, baik bagi ASN maupun tenaga honor di Kabupaten Lombok Tengah tersebut telah ada payung hukum sesuai aturan.
"Payung hukumnya telah ada dan sesuai aturan," katanya.
Penggunaan pakai adat di hari kerja tersebut tidak setiap hari, namun dipakai satu kali dalam sebulan. Sedangkan untuk hari lainnya tetap seperti biasanya para ASN menggunakan pakaian dinas harian (PDH), Baju Hitam Putih dan setia hari jumat pakai baju olahraga.
"Pakaian baju adat ini dipakai setiap tanggal 15 setiap bulannya," katanya.
Dengan adanya kebijakan penggunaan baju adat tersebut diharapkan dapat meningkatkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi produk UMK di Lombok Tengah. Selain itu juga, ini menjadi angin segar dalam mendorong peningkatan kerajinan tenun Lombok.
"Ini untuk mendorong peningkatan ekonomi para pelaku UMKM atau para pengerajin tenun. Terlebih dampak Pandemi ini, pendapatan UMKM kita turun," katanya.
Sebelumnya, Ketua Dekranasda Lombok Tengah, Baiq Rahmayati Firman mengatakan, kain tenun songket tidak hanya bisa dipakai sebagai baju adat, namun bisa dijadikan pakaian kerja maupun acara resmi lainnya.
"Nilai jual kain tenun akan lebih meningkat dan pertumbuhan ekonomi masyarakat lebih maju kalau dijadikan pakaian," katanya.
Ia mengatakan, harapan para pelaku UMKM agar ada kebijakan pemerintah daerah menjadi kain tenun menjadi salah satu pakaian kerja bagi ASN sebagai bentuk dukungan dan komitmen terhadap produk kerajinan lokal.
"Supaya lebih berkembang, terlebih dikondisi pandemi yang sangat berdampak terhadap produksi mereka," katanya.
Berita Terkait
Puluhan Warga Mataram Lakukan Aksi Gunduli Kepala
Jumat, 21 Agustus 2015 15:53
Haji- 60 Persen Calon Haji Mataram Risiko Tinggi
Rabu, 19 Agustus 2015 21:37
Bupati Sumbawa Barat Evaluasi Jelang Akhir Jabatan
Selasa, 11 Agustus 2015 7:40
Legislator Kecewa Anggaran Sosial Minim Dialokasikan Pemprov NTB
Rabu, 5 Agustus 2015 23:18
Anggaran pengamanan pilkada sumbawa barat rp1,5 miliar
Jumat, 31 Juli 2015 15:01
Paket "K2" Pertama Mendaftar Ke KPU KSB
Senin, 27 Juli 2015 11:14
Paket "f1" didukung partai terbanyak dalam pilkada
Minggu, 5 Juli 2015 14:21
Ikan tuna NTB mengandung merkuri kadar rendah
Rabu, 10 Juni 2015 6:56