Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat menyatakan berdasarkan pemutahiran data terpadu yang dilakukan Kementerian Sosial jumlah peserta BPJS atau JKN Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari Pemerintah pusat tahun 2022 di daerah setempat mencapai 748.427 jiwa.
"Jumlah JKN tahun ini berkurang bila dibandingkan tahun 2021 yakni 867 ribu," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur Muhammad Juaini Taofik di Selong, Sabtu.
Berkurangnya jumlah penerima bantuan iuran pemerintah pusat diantaranya akibat data ganda juga identitas kependudukan yang belum online (dalam jaringan/daring).
"Karena itu Pemerintah Daerah akan berupaya melakukan gerakan masif sepanjang Februari mendatang agar seluruh masyarakat Lombok Timur memiliki identitas yang tersedia secara daring," katanya.
Langkah ini sebagai upaya mengembalikan bantuan iuran bagi warga yang memang pantas mendapatkannya, karena itu dukungan Pemerintah Desa dan Kelurahan sangat dibutuhkan untuk suksesnya kegiatan tersebut.
"Demikian pula masyarakat demi mendapatkan data akurat," katanya.
Sementara itu terkait jaminan persalinan (Jampersal) bagi warga yang tidak menjadi peserta BPJS, Sekda memastikan tidak akan ada penolakan.
"Akan ada skema pembayaran yang diatur Pemda. Sementara menunggu petunjuk teknis (Juknis) yang belum keluar pembayaran akan ditanggung Pemda," katanya.
Sekda Juaini juga mengingatkan kepada masyarakat yang sudah mampu untuk meneruskan kepesertaan melalui BPJS mandiri, sedangkan yang tidak mampu untuk sementara, sebelum kembali mendapatkan bantuan iuran, dapat menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan pemerintah desa.
"Pemerintah desa harus selektif mengeluarkan SKTM hanya bagi warga yang benar-benar tidak mampu. Pemerintah Desa juga diharapkan memberikan sosialisasi kepada masyarakat, mengingat keterbatasan anggaran pemerintah daerah," katanya.
Berita Terkait
Sebanyak 269 juta masyarakat terlindungi Program JKN
Minggu, 7 April 2024 9:20
Total kepesertaan JKN pada 2023 sebesar 95,77 persen
Rabu, 27 Maret 2024 21:29
Kejari Bima tangani kasus dugaan korupsi dana kapitasi JKN Puskesmas Donggo
Kamis, 7 Maret 2024 16:11
Lebih dari 626 ribu petugas pemilu akses layanan JKN
Senin, 19 Februari 2024 5:12
JKN-KIS Program covers wide range of medical treatments: Widodo
Rabu, 7 Februari 2024 20:35
Presiden Jokowi ingatkan masyarakat rutin cek kesehatan
Selasa, 30 Januari 2024 17:40
IHC RSPP menyediakan layanan pengobatan kanker dengan BPJS
Rabu, 10 Januari 2024 17:34
Ombudsman mendorong pemda miliki dana darurat pelindungan kesehatan
Jumat, 22 Desember 2023 6:33