Mataram, 18/9 (ANTARA) - Penurunan suhu di Laut Jawa memicu turunnya potensi curah hujan sehingga sebagian daerah di Indonesia mengalami kelangkaan hujan bahkan kekeringan.
Menteri Pertanian Suswono menyadari hal itu dan tengah berupaya meyakinkan berbagai daerah yang dilanda kelangkaan hujan seperti Nusa Tenggara Barat untuk menempuh upaya nyata mengatasi permasalahan tersebut.
Lahan pertanian yang dilanda kekeringan dan masih mungkin diselamatkan dari ancaman gagal panen semestinya disirami air.
Suswono menghendaki para kepala daerah beserta jajarannya lebih sigap dan tanggap terhadap permasalahan kekeringan itu dan menggunakan solusi-solusi yang mungkin dicapai.
Sejumlah daerah seperti di Pulau Sumatera mengatasi kekeringan itu dengan hujan buatan sekaligus mengantisipasi kabut asap dan mematikan titik api.
Daerah lainnya menggunakan truk tangki untuk menyuplai kebutuhan air bagi lahan pertanian yang terancam gagal panen sebagai solusi jangka pendek.
NTB termasuk yang menggunakan truk tangki untuk menyirami tanaman yang dilanda kekeringan.
Sementara tanaman yang dipastikan gagal panen terutama tanaman padi segera didata agar petani penggarapnya mendapat bantuan kompensasi ganti rugi sesuai nilai yang ditetapkan pemerintah.
Suswono mengatakan tanaman padi yang dilaporkan gagal panen di sejumlah daerah di Indonesia sudah mencapai 27 ribu hektare.
"Itu yang sudah dilaporkan dan sebanyak 15 ribu diantaranya sudah terverifikasi," kata Suswono seusai usai membuka Gelar Inovasi Teknologi Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Tingkat Nasional XI, di Gerimax, Kabupaten Lombok Barat, NTB, Sabtu (17/9).
Pagelaran itu diikuti perwakilan dari berbagai provinsi dan akan berlangsung hingga 22 September mendatang.
Suswono mengatakan pemerintah mengalokasikan anggaran ganti rugi gagal panen padi sebesar Rp3,7 juta/hektare, dan langsung ditransfer ke rekening petani setelah melewati tahapan verifikasi.
Biaya ganti rugi sebesar Rp3,7 juta/hektare itu, masing-masing sebesar Rp2,6 juta untuk bantuan pengolahan, dan Rp1,1 untuk pupuk, serta benih diberikan gratis," ujarnya.
"Lahan padi gagal panen yang sudah terverifikasi sebanyak15 ribu hektare itu sudah dikucurkan biaya ganti ruginya. Kalau terjadi gagal panen di daerah segera laporkan untuk ditindaklanjuti," ujarnya.
Pemberian biaya ganti rugi gagal panen itu mengacu kepada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional Dalam Menghadapi Cuaca Ekstrem.
Dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2011 itu antara lain mengatur tentang Kementerian Pertanian yang ditugaskan menyediakan dan menyalurkan bantuan benih, pupuk dan pestisida secara cepat kepada petani yang mengalami gagal panen.
Inpres itu memberi ruang kepada petani yang mengalami gagal panen tanaman padi untuk mengajukan permohonan bantuan ganti rugi, melalui pemerintah daerah masing-masing.
"Yang terpenting adalah kesigaan laporan dari pemerintah daerah. Beberapa daerah di Jawa sudah terealisasi, daerah lainnya sepanjang dilaporkan pasti direalisasi," ujar Suswono.
Optimalkan truk tangki
Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi mengakui lahan padi di sejumlah kabupaten dilaporkan puso meskipun kekeringan yang melanda belum separah daerah lain seperti di Jawa Barat.
Ia pun mengklaim bencana kekeringan lahan pertanian yang melanda lokasi tertentu di provinsi itu, belum memengaruhi pencapaian target produksi padi.
Di awal tahun, Pemprov NTB menargetkan produksi padi 2011 sebanyak 2.016.878 ton gabah kering giling, yang kemudian ditingkatkan menjadi 2.060.081 ton atas permintaan Kementerian Pertanian sehubungan dengan adanya bencana kekeringan di sejumlah daerah di Indonesia.
"Kekeringan di wilayah NTB belum seperti di daerah lain, misalnya Jawa Barat yang sampai waduk pun nyaris kering," ujar Zainul.
Ia mengatakan sejumlah kabupaten sudah melaporkan adanya bencana kekeringan yang melanda puluhan hektare tanaman padi akibat perubahan iklim.
Bencana kekeringan lahan pertanian itu, misalnya, di Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat, di Montong Gamang Kabupaten Lombok Timur dan sejumlah daerah di Lombok bagian selatan.
"Ada yang laporkan 50 hektare, ada yang 30 hektare, tetapi belum meluas dan itu belum memengaruhi target pencapaian produksi padi tahun ini," ujarnya.
Kendati demikian, gubernur dari kalangan ulama kharismatik itu, buru-buru mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada para bupati/walikota, untuk segera mencari solusinya.
Ia menginstruksikan solusi jangka pendek berupa pengangkutan air menggunakan truk tangki dan perbaikan embung-embung rusak yang relatif dekat dengan lahan pertanian yang mengalami kekeringan.
Sementara solusi jangka panjang berupa pembangunan embung-embung di berbagai lokasi strategis, dan peningkatan penyuluhan pertanian.
"Sudah saya terbitkan surat edaran, optimalkan truk tangki yang ada untuk menyirami lahan pertanian yang masih mungkin diselamatkan dari bencana kekeringan," ujarnya.
Mantan anggota Komisi X DPR itu berharap, optimalisasi truk tangki untuk menyirami tanaman padi yang terancam gagal panen itu, terus berlangsung hingga awal musim hujan yang diperkirakan akhir Oktober mendatang.
"Tidak usah berpikir banyak, segera arahkan truk tangki ke lahan-lahan pertanian yang puso. Tentu petani pun harus mendukung solusi jangan pendek ini," ujarnya. (*)