Mataram, 10/4 (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri mulai mengucurkan anggaran untuk pembangunan kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri Regional Bali Nusa Tenggara, yang dibangun di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat.
"Mulai tahun ini dianggarkan dan sampai 2013 diharapkan rampung," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Diah Anggraini, di Mataram, Selasa, sebelum meninjau lokasi pembangunan kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Regional Bali Nusa Tenggara (Nusra), di Desa Puyung, Kabupaten Lombok Tengah, sekitar 40 kilometer arah selatan Kota Mataram.
Diah mengatakan, anggaran pembangunan kampus IPDN Regional Bali-Nusra itu bersumber dari APBN yang teralokasi dalam dua tahun anggaran yakni 2012 dan 2013.
Anggaran tersebut untuk pembangunan fisik bangunan dan fasilitas penunjang lainnya, pada areal seluas 24,5 hektare yang disediakan pemerintah daerah.
"Jadi, masing-masing sudah punya komitmen, pusat anggarkan pembangunan fisiknya, daerah sediakan lahannya," ujar Diah yang enggan menyebut nilai anggarannya karena mengaku tidak ingat jumlahnya.
Namun, saat peresmian dimulainya pembangunan (grounbreaking) pembangunan kampus IPDN Regional Bali-Nusra itu, pada 15 Desember 2011, Staf Ahli Bidang SDM Kemendagri Dudy Jocom, mengungkapkan bahwa pembangunan kampus IPDN itu akan menelan dana lebih dari Rp180 miliar.
Menurut Dudy, akan ada 30 jenis pekerjaan dalam pembangunan kampus IPDN Regional Bali-Nusra itu. Salah satunya klinik kesehatan yang diharapkan tidak hanya melayani para praja yang berjumlah sekitar 600 orang, tetapi juga masyarakat umum.
Kemdagri menargetkan pembangunan kampus IPDN itu rampung akhir 2013, sehingga awal 2014 aktivitas perkuliahan sudah dapat dilaksanakan di kampus tersebut.
Seperti diketahui, sejak 2008 pemerintah berencana melebur IPDN Jatinangor menjadi IPDN Regional yang penyelenggaraannya di lima kota di Indonesia, yakni Mataram (NTB), Makasar (Sulawesi Selatan), Bukit Tinggi (Sumatera Barat), Banjar Baru (Kalimantan Selatan) dan Malang (Jawa Timur).
Setiap IPDN Regional itu memiliki jurusan yang berbeda yakni Manajemen Pembangunan, Manajemen Sumber Daya Manusia(SDM), Manajemen Keuangan, Manajemen Kependudukan dan Manajemen Pemberdayaan Masyarakat.
Belakangan pemerintah menambah dua lokasi lagi masing-masing di Papua dan Kalimantan Barat sehingga nantinya akan ada tujuh lokasi kampus IPDN Regional, termasuk di NTB.
IPDN Regional NTB mulai dioperasikan sejak 21 Maret 2011, meskipun pembangunan kampusnya belum rampung.
Sementara ini aktivitas perkuliahannya masih menggunakan kampus sementara dalam kompleks Badan Pendidikan dan Latihan Provinsi NTB, di Mataram.
Penentuan lokasi kampus IPDN Regional itu diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 60 tahun 2011 tentang Penetapan Kabupaten Lombok Tengah Sebagai Lokasi Pembangunan Kampus IPDN Regional NTB.
Aktivitas perkuliahan IPDN Regional NTB itu sesuai Surat Edaran Mendagri Nomor 82.1/77/SJ-10 Januari 2011 tentang Penyelenggaraan IPDN Regional NTB, itu diawali dengan kuliah umum yang disampaikan Rektor IPDN I Nyoman Sumaryadi.
Sebanyak 150 orang praja muda menjalani aktivitas perkuliahaan semester dua di IPDN NTB. Semester pertama dijalani di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.
IPDN Regional NTB itu dikelola H. Abdul Malik (mantan Sekda NTB) selaku Direktur IPD Regional NTB, dibantu oleh tiga orang Asisten Direktur seperti DR Daniel (mantan Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Tengah).
Sementara ini, kegiatan perkuliahan IPDN Regional NTB menggunakan dosen dari IPDN Jatinangor dan delapan orang dosen dari NTB.
Dosen dari NTB antara lain para pensiunan pejabat Pemprov NTB seperti DR Sirojul Munir (mantan Asisten Tata Praja Setda NTB), Darmadji (mantan Kepala Biro Organisasi Setda NTB), DR Syahrudin (Dosen Universitas Mataram). (*)