Pemkab Lombok Timur memperkuat perlindungan perempuan dan anak

id Lombok Timur,perempuan dan anak

Pemkab Lombok Timur memperkuat perlindungan perempuan dan anak

Sekda Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Muhammad Juaini Taufik (tengah) saat acara Diseminasi dan Workshop Implementasi Road Map dan Rencana Aksi Pelibatan Laki-laki dalam Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender (KBG) dan Pemenuhan Kesehatan Reproduksi di Selong. (ANTARA/Humas Pemkab Lombok Timur)

Selong, Lombok Timur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, menggelar diseminasi dan implementasi road map dan rencana aksi pelibatan laki-laki dalam pencegahan kekerasan berbasis gender dan pemenuhan kesehatan reproduksi dalam rangka memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Sekda Lombok Timur Muhammad Juaini Taufik dikutip dari keterangan tertulisnya di Selong, Rabu, mengatakan hal itu menjadi dasar pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

"Selain dituangkan dalam misi keempat RPJMD, Lombok Timur juga merupakan kabupaten/kota pertama di NTB yang memiliki UPT Perlindungan Perempuan dan Anak," katanya.

Ia mengatakan, program-program lain yang dilakukan dalam memberikan perlindungan perempuan dan anak, termasuk Peraturan Bupati tentang pencegahan perkawinan usia anak yang kemudian diturunkan oleh seluruh desa dengan peraturan desa maupun awik-awik. Bahkan bupati akan memberikan hadiah umrah bagi kepala desa yang memiliki perhatian besar terhadap upaya pencegahan perkawinan usia anak.

"Hal itu untuk mendorong semua pihak agar bersama-sama memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak," katanya.

Dalam kegiatan itu, Sekda Juaini mengingatkan para peserta untuk mengikuti kegiatan dengan baik. Dengan demikian, diharapkan dapat menindaklanjuti dan meneruskan informasi yang diperoleh pada kegiatan ini kepada pihak lain, sedikitnya untuk mengubah wawasan, untuk kemudian mengubah prilaku.

Kepala desa yang juga hadir pada kesempatan tersebut diharapkan dapat menerapkan di wilayah masing-masing melalui keberpihakan APBDes terhadap upaya pelibatan laki-laki menurunkan kekerasan berbasis gender.

Sementara itu, Deputi Peningkatan Partisipasi Keluarga Kementerian PPPA Priyadi Santosa mengatakan, pentingnya pelibatan laki-laki dalam upaya membangun kesetaraan dan keadilan gender telah mendapatkan pengakuan global.

"Adanya keterlibatan laki-laki dalam gerakan penghapusan kekerasan berbasis gender itu akan menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender bukan hanya semata isu perempuan saja, melainkan juga isu kepentingan laki-laki," katanya.