Mataram (ANTARA) - DPRD Nusa Tenggara Barat memastikan pelaporan terhadap salah seorang aktivis ke polisi terkait cuitannya di grup WhatsApp yang menduga tiga anggota dewan terciduk aparat keamanan karena mengkonsumsi narkoba, merupakan sikap lembaga bukan pribadi.
"Kami ingin meluruskan kesimpangsiuran informasi bahwa yang melaporkan ke Polda itu, adalah lembaga DPRD NTB, bukan atas nama pribadi. Jadi, status Bu Isvie adalah atas nama lembaga bukan pribadi beliau," kata Ketua Fraksi Bintang Perjuangan Nurani Rakyat (FBPNR) DPRD NTB, H. Ruslan Turmudzi di Mataram, Kamis.
Didampingi semua pimpinan fraksi dan empat pimpinan DPRD NTB. Anggota Komisi IV DPRD NTB itu mengaku, bahwa persepsi masyarakat yang kini dibangun oleh para kuasa hukum yang menjadi pembela aktivis Fihiruddin, perlu diluruskan.
Sebab, narasi yang menyebutkan bahwa lembaga DPRD NTB, anti kritik, justru tidak benar. Karena selama ini justru DPRD adalah tempat paling demokrasi.
"Setiap hari di DPRD NTB banyak berbagai elemen melakukan aksi demonstrasi, bahkan berujung pengrusakan kantor dan pagar kamu banyak yang jebol. Toh kami enggak pernah melaporkan para pengunjuk rasa itu ke polisi, maka ndak benar jika kita ini lembaga anti kritik," ujar Ruslan.
Ia memastikan, pelaporan DPRD NTB terhadap Fihiruddin, hingga kini masih berjalan. Di mana, para saksi pelapor yang sudah diminta keterangan oleh polisi, rata-rata merupakan para anggota DPRD.
Sejauh ini, lanjut Ruslan, semua fraksi dan sebanyak 65 anggota DPRD NTB, solid dan kompak untuk menunggu proses hukum yang kini berjalan. "Poin-nya, silahkan kita berhadapan di proses hukum. Ini karena semua proses sudah kita lalui, dan lembaga DPRD NTB, kompak dan solid untuk sampai ke meja persidangan," kata Ruslan lantang.
Sementara itu, anggota DPRD NTB lainnya H. Hasbullah Muis, mengatakan bahwa semua mekanisme yang dilakukan pimpinan DPRD dalam kasus cuitan Fihiruddin itu, sudah dilakukan melalui mekanisme rapat pimpinan fraksi.
Karena itu, pasca cuitan itu, DPRD NTB langsung mengajukan somasi pada Fihiruddin. Hal itu didahului dengan rapat internal. "Siapa bilang kita enggak prosedural. Kita ini sudah berbaik hati, dan meminta yang bersangkutan meminta maaf, tapi masih saja dibilang yang enggak-enggak. Sekali lagi, ini bukan soal Ibu Isvie dengan Fihiruddin, tapi ini adalah menyangkut lembaga DPRD NTB yang dihuni oleh sebanyak 65 anggota DPRD," terangnya.
Tudingan yang menyangkut lembaga dewan tidak solid dalam kasus Fihiruddin. Dipastikan, ungkapnya, tidak benar. "Yang melapor itu Ibu Ketua dan pimpinan DPRD NTB. Mereka itu bergerak atas dasar rapat pimpinan fraksi dan di tatib DPRD juga sudah diatur bahwa, Ketua DPRD adalah juru bicara lembaga yang melindungi Marwah sebanyak 65 anggota DPRD NTB," tegas dia.
Baca juga: Penuntut umum menyiapkan 68 saksi di sidang korupsi anggota DPRD Bima
Baca juga: DPRD mengingatkan Gubernur NTB susun panduan ketahanan pangan
Oleh karena itu, Hasbullah meminta publik agar tidak lagi terkecoh dengan asumsi atau pernyataan sepihak yang dituduhkan bahwa DPRD NTB adalah sarang narkoba. Sebab, hal itu tidak benar. Pasalnya, cuitan awal Fihiruddin menyebutkan jika kejadiannya di Jakarta, dan ada uang sogokan segala ke aparat kepolisian. Bahkan, nama tiga anggita dewan yang disangkakan disebutkan asap partai-nya.
Namun, saat ke pojok karena semua anggota DPRD NTB yang ikut workshop bersaksi bahwa tidak benar ada peristiwa yang dimaksud, belakangan isu dialihkan ke hal lainnya. "Ingat semua anggota DPRD NTB saat ini, punya konstituen yang mana mereka juga marah manakala informasi yang dihembuskan itu enggak benar. Dan yang utama, kami semua di DPRD NTB solid bergerak bersama lembaga DPRD yang dipimpin oleh Ibu Isvie," katanya.
DPRD NTB pastikan pelaporan aktivis ke polisi
Ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaeda bersama seluruh pimpinan fraksi dan pimpinan DPRD NTB berkumpul menyikapi laporan terhadap salah seorang aktivis di Kota Mataram, Kamis (10/11/2022). (ANTARA/Nur Imansyah).
