Pemkot Mataram apresiasi penyediaan jalur khusus PMI di Bandara Internasional Lombok

id Jalur khusus PMI di bandara ,jalur khusus,PMI,bandara,Mataram

Pemkot Mataram apresiasi penyediaan jalur khusus PMI di Bandara Internasional Lombok

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram Rudi Suryawan. (ANTARA/Nirkomala)

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengapresiasi kebijakan pemerintah menyediakan jalur khusus atau VIP bagi pekerja migran Indonesia (PMI) di sejumlah bandara, termasuk di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) Lombok.

"Penyediaan jalur VIP bagi calon PMI yang akan berangkat dan PMI yang tiba ini luar biasa. Ini salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap keberadaan para pahlawan devisa di daerah ini," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram Rudi Suryawan di Mataram, Rabu.

Pernyataan itu disampaikan setelah dilakukan pencanangan jalur khusus atau VIP bagi calon PMI dan PMI asal Provinsi Nusa Tenggara Barat di BIZAM Lombok, pada Rabu, bersama empat daerah lainnya, yakni Medan, Semarang, Surabaya, dan Bali.

Dia mengatakan dengan adanya jalur khusus tersebut maka calon PMI yang akan berangkat dan PMI yang akan pulang tidak lagi kebingungan ketika berada di bandara bersama dengan penumpang umum lainnya.

"Kalau sudah ada jalur VIP ini, PMI tidak lagi 'celangak-celinguk' di bandara, sebaliknya mereka bisa lebih fokus dan terkontrol," katanya.

Di mengharapkan, layanan khusus tersebut dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan, baik bagi calon PMI yang berangkat maupun PMI yang akan pulang ke kampung halaman.

Rudi menyebutkan PMI Kota Mataram sejak Januari hingga 14 Desember 2022 tercatat 647 orang. Namun yang sudah berangkat 247 orang dengan negara tujuan pada umumnya ke Malaysia.

"Sisanya masih menunggu jadwal pemberangkatan dan proses administrasi," katanya.

Jumlah Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) di Mataram 39 perusahaan, yakni 11 kantor pusat dan 28 kantor cabang.

"Untuk mencegah adanya calon PMI yang berangkat secara ilegal kami aktif melakukan sosialisasi, baik kepada calon PMI, P3MI, camat, lurah, dan kepala lingkungan. Upaya itu sekaligus memutus sindikat calo atau tekong," katanya.