Jakarta (ANTARA) - Pemerintah secara intens terus mendorong percepatan fasilitas pemanfaatan sampah menjadi energi dengan teknologi ramah lingkungan terutama di 12 kota yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018.
Dihubungi oleh ANTARA dari Jakarta, Selasa, Direktur Penanganan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Novrizal Tahar mengatakan pihaknya bersama berbagai kementerian dan lembaga pemerintah secara intensif terus melakukan pendampingan dan evaluasi terutama terhadap 12 kota yang ditetapkan dalam Perpres No.35 Tahun 2018.
Di dalam Perpres No.35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan telah ditetapkan 12 kota untuk menjadi pengembangan Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) yaitu DKI Jakarta, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, Makassar, Denpasar, Palembang dan Manado.
Salah satu PSEL yang sudah aktif berada di Surabaya yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 2021. "Berproses terus memang. Berbagai kementerian berkomunikasi secara reguler dan secara terus menerus melakukan proses pendampingan, evaluasi," katanya.
KLHK bersama berbagai kementerian tersebut, termasuk Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Kemenko Perekonomian, Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM dan berbagai lembaga lain, juga terus berkoordinasi untuk mencarikan solusi percepatan pengembangan PSEL.
Pemerintah, ujar Novrizal, terus melakukan pendampingan terhadap pemerintah daerah dan pihak-pihak lain untuk mendorong percepatan PSEL tersebut. "Kita ada tim yang melakukan pertemuan-pertemuan rutin yang dikoordinasikan oleh Kemenko Marves," jelasnya.
Baca juga: Kecamatan Sekarbela Mataram membentuk duta sampah wisata
Baca juga: Program BBJP wujud transformasi menuju PLN Green
Dia mengatakan bahwa kondisi setiap daerah yang tidak serupa, termasuk terkait tipping fee atau bea gerbang yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kepada pengelola sampah. "Tapi ini proses berjalan terus. Mudah-mudahan apa yang diharapkan Bapak Presiden dengan adanya statement Bapak Presiden, 12 kota ini juga semakin lebih cepat lagi pergerakannya," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam Rakernas Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) di Jakarta, pada rabu (21/12) meminta badan itu untuk memprioritaskan dana untuk pengelolaan sampah dan rehabilitasi mangrove.
Secara khusus Presiden juga menyinggung proyek pengelolaan sampah Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter di Jakarta yang belum rampung. ITF Sunter ketika sudah berjalan diperkirakan dapat mengolah sampah 720 ribu ton per tahun dan menghasilkan listrik 35 MW setiap harinya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemerintah dorong percepatan fasilitas pengolah sampah jadi energi
