Dispar Mataram menyiapkan Rp500 juta untuk tata lapak PKL Pantai Ampenan

id PKL Pantai Ampenan,tata lapak PKL Pantai Ampenan,alokasi dana PKL Pantai Ampenan,Kadispar Mataram H Nizar Denny Cahyadi

Dispar Mataram menyiapkan Rp500 juta untuk tata lapak PKL Pantai Ampenan

Kondisi lapak Kuliner Wisata Pantai Ampenan Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, segera ditata. (Foto: ANTARA/Nirkomala)

Mataram (ANTARA) - Dinas Pariwisata Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp500 juta untuk penataan lapak pedagang kaki lima (PKL) di objek wisata Pantai Ampenan, agar lebih representatif.

Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Mataram H Nizar Denny Cahyadi di Mataram, Rabu, mengatakan lapak PKL yang akan ditata adalah sentra Kuliner Wisata Ampenan yang selama ini terkesan tertutup.

"Lapak tersebut akan kita buka agar pedagang bisa masuk, dan lapak PKL yang ada saat ini akan kita jadikan tempat duduk pengunjung," katanya.

Menurut dia, kegiatan penataan lapak PKL dengan anggaran Rp500 juta yang bersumber dari APBD Kota Mataram itu saat ini dalam tahap persiapan untuk tender. Setelah ada pemenang, kegiatan fisik bisa dimulai.

Dalam perencanaan, selain akan membongkar tembok lapak Kuliner Wisata Ampenan tersebut, juga akan dilakukan pembongkaran terhadap los-los lapak di bagian dalam.

"Penataannya akan kita sesuaikan, untuk memudahkan pedagang dan pembeli. Desainnya seperti food court, dengan satu kasir, tapi pembeli bisa pesan di lapak pedagang mana saja," katanya.

Selain itu, tambahnya, Dispar juga akan melakukan penataan terhadap lapak PKL bagian utara, untuk mengakomodasi pedagang yang tidak bisa terakomodasi di lapak bagian selatan karena jumlah pedagang lebih dari 100 orang.

Lebih jauh Denny mengatakan, untuk melakukan penataan lapak PKL tersebut, telah dilakukan komunikasi dengan para pedagang dan pedagang memberikan respon positif.

"Mereka mau mengikuti apa yang kita rencanakan sebab niat baik pemerintah hanya untuk kenyamanan bagi masyarakat saja. Dalam hal ini, pemerintah tidak ada keuntungan," katanya.