Mataram (Antara Mataram) - Pemerintah dan masyarakat di Nusa Tenggara Barat (NTB) terus berupaya memantapkan kesiapsiagaan dalam penangganan berbagai jenis bencana alam, agar dapat mengurangi risiko bencana semaksimal mungkin.
"Kami menyadari daerah ini juga rawan bencana, sehingga kesiapsiagaan pemerintah daerah dan masyarakat terus dimantapkan," kata Wakil Gubernur NTB H Muh Amin, pada pembukaan puncak peringatan bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) 2013, yang dipusatkan di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin.
Provinsi NTB menjadi tuan rumah penyelenggaraan puncak peringatan bulan PRB tingkat nasional, yang dipusatkan di Mataram, ibukota Provinsi NTB, pada 7-11 Oktober 2013.
BNPB setiap tahun memperingati bulan PRB yang secara global diperingati setiap 13 Oktober, namun sejauh ini baru tiga kali digelar secara nasional. Kegiatan pertama dan kedua di Yogyakarta.
Puncak peringatan bulan PRB di NTB itu diikuti sekitar 3.000 peserta, termasuk perwakilan dari sejumlah negara sahabat.
Amin mengatakan, status rawan bencana itu mendorong pemerintah dan masyarakat NTB untuk senantiasa bersiap siaga, guna menyikapi potensi gempa bumi, banjir, tanah longsor, tsunami, kekeringan dan angin topan, serta jenis bencana alam lainnya.
"Dari pengalaman penanganan bencana alam yang pernah terjadi, maka kesiapsiagaan semua pihak termasuk masyarakat untuk mengantisipasi dampak risiko bencana tersebut sangatlah penting," ujarnya.
Karena itu, kata Amin, Pemprov NTB beserta seluruh masyarakat di daerah ini menyambut baik dipilihnya NTB sebagai tuan rumah penyelenggaraan puncak peringatan bulan PRB 2013, yang dipadukan dengan pertemuan forum penanggulangan bencana tingkat nasional 2013.
Perhatian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terhadap upaya pengurangan risiko bencana di NTB, merupakan bagian dari dukungan atau perhatian serius pusat.
"Tentu kami akan terus berupaya, disertai kearifan lokal dan penanggulangan bencana, dan berharap berbagai upaya yang dilakukan dapat mengurangi risiko bencana tersebut," ujarnya.
Versi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, daerah rawan bencana tanah longsor baik di Pulau Lombok (letak ibukota Provinsi NTB) yang dapat menghambat kelancaran transportasi darat yakni Sembalun dan Belanting (Lombok Timur), Pusuk (Lombok Utara) dan Sekotong (Lombok Barat).
Jalan di hutan Pusuk merupakan daerah yang paling rawan tanah longsor karena merupakan kawasan perbukitan, dan daerah itu menghubungkan Kota Mataram dengan sejumlah kecamatan di Lombok Barat dengan kecamatan yang ada di Lombok bagian utara.
Jalan di hutan Pusuk itu dilalui tak kurang dari 250 kendaraan besar dan kecil setiap hari, karena jarak tempuhya relatif pendek jika dibandingkan dengan jalur melewati kawasan wisata Senggigi.
Kawasan lainnya di Pulau Lombok yang dikategori rawan banjir yakni ruas jalan di kawasan wisata Senggigi hingga Pemenang, Lombok Barat, kemudian Serumbeng, Lembar dan ruas jalan menuju Pelabuhan Laut Lembar.
Senggigi dan Lembar juga merupakan kawasan yang harus terbebas dari hambatan tanah longsor karena arus lalu lintasnya cukup padat.
Sedangkan daerah rawan bencana tanah longsor di Pulau Sumbawa, menyebar di lima kabupaten/kota seperti di Labun dan Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa.
Sementara kawasan rawan banjir antara lain Lombok bagian selatan (Kabupaten Lombok Timur), Praya Barat (Lombok Tengah), Pogading (Lombok Timur), Taliwang (Sumbawa Barat), Dompu (Dompu) dan Raba Sape (Kota Bima).
Diperkirakan, kawasan rawan banjir semakin meluas karena berbagai faktor penyebab seperti prilaku masyarakat di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) yang tidak mengacu kepada prinsip konservasi Sumber Daya Alam (SDA). (*)
NTB terus berupaya mantapkan kesiapsiagaan penanganan bencana
"Kami menyadari daerah ini juga rawan bencana, sehingga kesiapsiagaan pemerintah daerah dan masyarakat terus dimantapkan," kata Wakil Gubernur NTB H Muh Amin.
