Mataram (Antara Mataram) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama pemerintah kabupaten/kota perlu memperbanyak kendaraan yang mendistribusikan air bersih, guna mengatasi kekeringan yang terjadi setiap tahun.
"Dua hal yang perlu dilakukan dalam menyikapi bencana kekeringan tahunan itu, yakni perbanyak truk tangki dan pembuatan sumur bor," kata Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (Dinsosdukcapil) Provinsi NTB Bachrudin, di Mataram, Rabu.
Ia mengatakan Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi telah menginstruksikan peningkatan cakupan air bersih agar semua daerah di provinsi itu dapat terlayani air bersih dalam jumlah yang memadai.
Instruksi Gubernur NTB itu disampaikan dalam pertemuan koordinasi, di Mataram, Selasa (1/4), terkait pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbangda) yang diagendakan mulai 2-6 April 2014.
Instruksi itu dilatarbelakangi oleh komplain masyarakat tertentu yang menyoroti program penyediaan air bersih di wilayah NTB yang masih menimbulkan persoalan.
Karena itu, gubernur meminta Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB H Chaerul Maksul, menyiapkan program peningkatan cakupan air bersih secara berkelanjutan yang lebih fokus, untuk diimplementasikan mulai tahun anggaran 2015.
Program peningkatan cakupan air bersih itu, mulai dibahas dalam Musrenbangda NTB, agar dapat diimplementasikan di awal 2015.
Gubernur menghendaki air bersih menjadi kegiatan utama mulai 2015 sampai akhir masa jabatannya pada periode kedua di September 2018.
Sumber-sumber air bersih dikaji dan dipetakan kemudian dibuatkan skenario peningkatan cakupan air bersih secara terarah dan komprehensif, seperti program peningkatan kemantapan jalan yang sedang diimplementasikan.
Dari instruksi tersebut, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Provinsi NTB M Husni kemudian menjelaskan bahwa salah satu solusi peningkatan cakupan air bersih yakni sumur bor.
Namun, tidak semua daerah "langganan" bencana kekeringan itu dapat dibuatkan sumur bor, terutama di kawasan pesisir, karena pada kedalaman tertentu airnya asin.
"Dari penjelasan Kadistamben itu, akhirnya disimpulkan bahwa solusi dalam mengatasi dampak bencana kekeringan di Pulau Lombok maupun Sumbawa, yakni sumur bor pada lokasi tertentu, dan di lokasi lainnya tetap mengandalkan truk tangki," ujar Bachrudin.
Ia menyebut saat ini jumlah truk tangki yang disiapkan untuk pelayanan distribusi air bersih sudah lebih dari 10 unit, yakni tiga unit milik Dinsosdukcapil NTB, dan masing-masing dua unit milik pemerintah kabupaten/kota di 10 daerah otonom.
Idealnya, dibutuhkan sedikitnya 20 unit truk tangki agar menjangkau pelayanan distribusi air bersih untuk semua lokasi potensial bencana kekeringan.
"Di Lombok Tengah yang paling parah bencana kekeringannya sehingga dibutuhkan empat unit truk tangki, Lombok Timur dan Lombok Utara minimal tiga unit, Sumbawa juga minimal tiga unit, dan kabupaten/kota lainnya minimal dua unit," ujarnya.
Dengan demikian, Pemprov NTB akan "mengintervensi" pemerintah kabupaten/kota agar bersama-sama menambah jumlah armada truk tangki agar rencana peningkatan cakupan air bersih secara signifikan mulai 2015, dapat terealisasi.
Versi Dinas Pekerjaan Umum (PU) NTB, cakupan air bersih di kawasan perkotaan dalam wilayah NTB telah mencapai 79,35 persen, berkat dukungan anggaran pusat dan daerah secara berkelanjutan setiap tahun.
Cakupan air bersih perkotaan sudah 79,35 persen, dan di perdesaan telah mencapai 71,42 persen. Pada 2003 cakupan air bersih di kawasan perkotaan sebesar 60 persen yang kemudian meningkat menjadi 74 persen di 2008 dan sampai akhir 2013 mencapai 79,35 persen.
Untuk kawasan perdesaan, cakupan air bersih di 2003 tercatat sebesar 55 persen yang meningkat menjadi 65 persen di 2008 dan sampai akhir 2013 telah mencapai 71,42 persen.
Versi Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian (BLHP) NTB, pemeliharaan mata air secara bertahap sesuai ketersediaan anggaran setiap tahun, berhasil mempertahankan 321 sumber mata air.
Setiap tahun ada belasan hingga puluhan mata air yang menjadi sasaran program pemeliharaan agar ratusan sumber mata air di wilayah NTB terhindar dari ancaman kepunahan akibat kerusakan DAS.
Upaya nyata yang dilakukan dalam program pemeliharaan sumber-sumber air itu antara lain penanaman pohon yang juga melibatkan sektor swasta dan masyarakat sekitar.
Provinsi NTB telah kehilangan lebih dari 300 titik mata air akibat kerusakan DAS yang dipicu maraknya aksi pembabatan hutan secara liar dan eksploitasi tambang secara berlebihan.
Mata air (sumber air) di wilayah NTB yang dulunya mencapai 500 titik sempat berkurang menjadi 120-an titik karena terjadi defisit air permukaan akibat kerusakan DAS.
Setelah dtempuh berbagai upaya nyata, kini sebanyak 321 mata air dapat pertahankan kelestariannya. (*)
NTB perlu perbanyak kendaraan distribusi air bersih
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) beserta pemerintah kabupaten/kota perlu memperbanyak kendaraan distribusi air bersih, guna mengatasi dampak bencana kekeringan yang mencuat setiap tahun. (Warga berebutan air bersih saat bencana kekeringa
"Dua hal yang perlu dilakukan dalam menyikapi bencana kekeringan tahunan itu, yakni perbanyak truk tangki dan pembuatan sumur bor," kata Kepala Dinsosdukcapil Provinsi NTB Bachrudin.
