KPP Pratama Mataram Barat dorong penguatan ekonomi UMKM di Monjok Barat

Mataram (ANTARA) - Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Mataram Barat, Nusa Tenggara Barat mendorong penguatan perekonomian di sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kelurahan Monjok Barat.

Upaya tersebut dikemas dengan Business Development Services (BDS) yang digelar sehari dan secara langsung diikuti oleh 40 pelaku UMKM di Kelurahan Monjok Barat pada 14 Maret 2023. Acara BDS bertema UMKM Go Digital.

Kepala KPP Pratama Mataram Barat, Devi Sonya Adrince berharap para peserta BDS  segera memanfaatkan salah satu fasilitas yang diberikan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam merespon pandemi COVID-19, yakni pemberian insentif pajak berupa peredaran bruto di bawah Rp500 juta setahun tidak kena pajak.

"Ini harus dimanfaatkan. Aturan ini mulai tahun 2022. Para pelaku UMKM bisa bebas dari pajak karena peredaran usahanya masih di bawah 500 juta," katanya.

Dalam BDS kali ini, KPP Pratama Mataram Barat menggandeng BPR NTB sebagai lembaga keuangan yang siap membantu UMKM dari segi permodalannya.

Supardi selaku perwakilan dari BPR NTB menjelaskan beberapa produk pembiayaan yang bisa membantu UMKM agar bisa mendapatkan permodalan dengan tingkat bunga yang rendah dan bersaing, dan memperoleh fasilitas kemudahan dalam pengajuannya.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Lurah Monjok Barat Mulya Hidayat dan diikuti 40 pelaku UMKM sambil membawa produk yang dihasilkan. 

Salah satu materi disampaikan, yaitu tentang digital marketing yang disampaikan oleh Suhail Anshar, SE,  dari Lembaga Pelatihan Konten Creator Kisah Mata. 

Pemateri menerangkan tentang pentingnya pelaku UMKM mengetahui keunggulan dan karakteristik masing-masing produk yang dihasilkan, kemudian keunggulan tersebut dikombinasikan dengan peristiwa atau kegiatan sehari-hari agar menjadi materi konten yang menarik. 

Selain materi digital marketing, ada materi lainnya yang disampaikan oleh Hardono, selaku penyuluh dari KPP Pratama Mataram Barat, yaitu tentang pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ke Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang harus segera dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum 1 Januari 2024.

Sebelum penutupan acara BDS, Devi Sonya Adrince kembali mengingatkan para pelaku UMKM untuk segera memanfaatkan insentif pajak, melakukan pemadanan NIK, memanfaatkan bantuan modal yang diberikan BPR NTB, dan mempraktekkan ilmu digital marketing yang telah diperoleh agar usahanya semakin berkembang.

Ia juga mengimbau para pelaku UMKM yang belum memiliki NPWP untuk segera mengajukan permohonan NPWP. Alasannya, banyak sekali keuntungan yang didapatkan. 

Buktinya, saat ini semakin banyak keperluan (kepentingan) yang mengharuskan untuk punya NPWP. Misalnya pengajuan pembiayaan ke bank, pengurusan SIUP, pembuatan paspor dan lain-lain.

Dengan ber-NPWP UMKM bisa mendapatkan banyak manfaat dari program BDS. Karena banyak pengetahuan, fasilitas serta kemudahan yang diberikan pemerintah untuk mendukung pengembangan usaha UMKM. 

Karena itu, bagi yang sudah memiliki NPWP agar memenuhi kewajiban perpajakan. Salah satunya pelaporan SPT Tahunan.

Bahkan Devi Sonya juga tetap mengimbau kepada wajib pajak yang belum lapor untuk segera melaporkan SPT Tahunannya.

"Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat siap membantu dan siap melakukan pendampingan kepada para wajib pajak jika dibutuhkan," katanya.