Ada pula pengalaman Andre Wiradi, Manager Komunikasi Pemasaran pada perusahaan start-up teknologi di Jakarta, yang merasa syok ketika menghubungi humas instansi pemerintah, tapi reaksinya tidak terduga.
“Btw anda dapat nomor saya dari mana?” jawabnya.
Buat Andre, pertanyaan itu sungguh menggelikan ketika dilontarkan seorang pejabat humas. Sebab, menurutnya, sudah selayaknya nomor ponsel humas itu tersebar dan bisa diakses siapa saja pihak yang berkepentingan.
Melihat masih adanya anomali dalam pelayanan humas, pakar komunikasi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang Abdullah Khusairi, turut angkat bicara.
Menurutnya, pemimpin institusi harus memberi peran yang lebih besar kepada humas agar mereka berani mengambil sikap dan tindakan sehingga public relation institusi tersebut bisa berjalan baik dan bagus.
“Institusi yang tidak care dengan komunikasi publik, akan dijauhi publik,” kata dia.
“Apalagi lembaga layanan publik dari pemerintah, kepedulian tersebut harus ditingkatkan agar akses informasi tidak tertahan di humas, apalagi hanya menunggu perintah atasan,” katanya.
Doktor Pengkajian Islam Bidang Komunikasi dan Media itu mencontohkan beberapa kasus di pemerintah daerah, terjadi lemahnya peran humas dan diambil alih oleh kepala daerah hanya karena kepentingan elektabilitas.
“Menurut pengamatan saya, beberapa website pemerintah daerah, juga media sosial mereka, tidak dikelola dengan profesional dan menakjubkan,” ujarnya.
“Kalaupun ada yang aktif, tidak atraktif untuk dinikmati oleh publik. Ini menunjukkan tenaga profesional aparatur pemerintah di kehumasan pemerintah daerah butuh perhatian penuh,” kata Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Imam Bonjol itu.
Sebagai tulung punggung komunikasi bagi institusinya, semestinya insan humas mudah diakses, mudah dihubungi, membangun komunikasi hangat dengan media, agar citra baik instansi yang menjadi goal dari keberadaan humas dapat tercipta.
