Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melakukan kolaborasi dengan penggiat lingkungan atau Konsorsium untuk Studi dan Pengembangan Partisipasi (Konsepsi) Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam rangka mengantisipasi ancaman perubahan iklim.
"Ini salah satu upaya pemerintah untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim di Lombok Tengah," kata Kepala Bapperinda Kabupaten Lombok Tengah Lalu Wiranata di Praya, Kamis.
Program yang dilaksanakan bersama Konsepsi NTB dalam penanganan inklusif berbasis ekosistem dalam menghadapi ancaman iklim, di antaranya membuat desa percontohan pengelolaan sampah, sekolah lapang iklim, dan desa tangguh bencana.
"Tujuan sekolah iklim itu untuk melatih keterampilan petani tadah hujan di Lombok Tengah agar bisa beradaptasi dengan perubahan iklim atau dampak El Nino," katanya.
Kegiatan desa tangguh bencana diharapkan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam memahami maupun prosedur kesiapsiagaan menghadapi bencana, seperti banjir, longsor, angin puting beliung, serta gempa.
"Kerja sama ini dilaksanakan selama lima tahun sehingga kita lakukan MoU (penandatanganan nota kesepahaman) dengan Konsepsi NTB pekan ini," katanya.
Ia mengatakan program yang dilaksanakan Konsepsi tersebut membantu pemerintah daerah, terlebih dari segi anggaran, karena program dibiayai oleh mereka. Pemerintah daerah menyiapkan data dan sasaran program.
Oleh karena itu, ia berharap, masyarakat mendukung program dalam rangka mengantisipasi ancaman perubahan iklim, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lombok Tengah.
"Program ini cukup membantu pemerintah daerah termasuk memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat," katanya.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Tengah Ridwan Maruf mengatakan dari 154 desa dan kelurahan, 34 desa tangguh bencana hingga 2023 telah terbentuk dan melampaui target.
"Desa tangguh bencana itu tersebar di 12 kecamatan di Lombok Tengah," katanya.
Ia mengatakan bencana tidak pernah diharapkan semua orang tetapi mana kalau terjadi bencana maka semua pihak harus menangani dan menyiapkan diri untuk menghadapi, karena bencana bukan saja urusan pemerintah, namun bencana tanggung jawab semua.
"Pembentukan desa tangguh bencana itu bertujuan meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya, sehingga terbentuk masyarakat tangguh menghadapi bencana yang bisa terjadi secara tiba-tiba," katanya.
