IMF desak kebijakan fiskal lebih ketat

Washington (ANTARA) - Dana Moneter Internasional (IMF) pada Rabu (12/4/2023) mendesak para pembuat kebijakan fiskal untuk mengadopsi kebijakan fiskal yang lebih ketat guna membantu bank-bank sentral melawan inflasi.

"Di tengah inflasi tinggi, pengetatan kondisi pembiayaan, dan peningkatan utang, para pembuat kebijakan harus memprioritaskan menjaga kebijakan fiskal konsisten dengan kebijakan bank sentral untuk mendorong stabilitas harga dan keuangan," kata IMF dalam sebuah blog saat merilis Monitor Fiskal terbarunya.

Laporan tersebut berargumen bahwa banyak negara akan memerlukan sikap fiskal yang ketat untuk mendukung proses disinflasi yang sedang berlangsung - terutama jika inflasi tinggi terbukti lebih bertahan.

"Kebijakan fiskal yang lebih ketat akan memungkinkan bank sentral menaikkan suku bunga kurang dari yang seharusnya, yang akan membantu membatasi biaya-biaya pinjaman untuk pemerintah dan menjaga kerentanan keuangan," kata blog tersebut, yang ditulis oleh ekonom IMF Francesca Caselli dan rekan-rekannya.

Sementara itu, IMF mencatat bahwa kebijakan fiskal yang lebih ketat membutuhkan "jaring pengaman yang ditargetkan lebih baik untuk melindungi rumah tangga yang paling rentan," termasuk mengatasi kerawanan pangan, sambil menahan pertumbuhan pengeluaran secara keseluruhan.

Menurut Fiscal Monitor yang baru dirilis, menyusul lonjakan bersejarah tahun 2020 dalam utang publik hingga hampir 100 persen dari produk domestik bruto (PDB) karena kontraksi ekonomi dan dukungan pemerintah yang besar, defisit fiskal sejak itu menurun.

Dalam dua tahun terakhir, utang global membukukan penurunan tertajam dalam beberapa dekade dan mencapai 92 persen dari PDB pada akhir tahun lalu, yang masih sekitar 8,0 poin persentase di atas proyeksi sebelum pandemi. "Mengurangi kerentanan utang dan membangun kembali penyangga fiskal dari waktu ke waktu merupakan prioritas utama," catat blog tersebut. Di negara-negara berkembang berpendapatan rendah, biaya pinjaman yang lebih tinggi juga membebani keuangan publik, dengan 39 negara sudah berada dalam atau hampir mengalami kesulitan utang.

Baca juga: Ekonom perkirakan 2023 ekonomi Indonesia tumbuh 5,04 persen
Baca juga: Pejabat IMF sebut pertemuan meja bundar utang fokus restrukturisasi

IMF meminta para pembuat kebijakan untuk meningkatkan upaya buat mengembangkan "kerangka kerja fiskal berbasis risiko yang kredibel" yang mengurangi kerentanan utang dari waktu ke waktu dan membangun ruang yang diperlukan untuk menangani guncangan di masa depan.

Memperhatikan bahwa negara-negara berpenghasilan rendah menghadapi "tantangan yang sangat berat", IMF mengatakan kerja sama internasional "penting" untuk membantu negara-negara ini menyelesaikan beban utang yang tidak berkelanjutan secara teratur dan tepat waktu.