Mataram (ANTARA) - Pembahasan pembagian porsi anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sampai saat ini masih berjalan alot, kata pejabat Pemprov NTB
"Pembagian atau sharing anggaran dengan kabupaten dan kota terus kita simulasi sampai menemukan angka yang final," kata Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Lalu Gita Ariadi di Mataram, Kamis.
Ia mengatakan belum tuntasnya pembahasan pembagian porsi anggaran Pilkada 2024 karena masih ada komponen yang beririsan antara provinsi dan kabupaten/kota sehingga dikhawatirkan terjadi dobel anggaran.
"Jangan sampai dobel anggaran sehingga berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaksanaan pilkada. Makanya kita tidak ingin berdarah-darah menyiapkan, merencanakan anggaran, ujung akhirnya ada indikasi macam-macam, itu yang kita hindari," ujarnya.
Oleh karena itu, dalam penyusunan anggaran pilkada, Pemprov NTB melihat dulu seberapa besar kebutuhannya, bukan atas dasar keinginan.
"Artinya kita melihat itu (anggaran, red) berapa riil yang dibutuhkan, bukan atas dasar keinginan," terang Gita Ariadi.
Disinggung jumlah ideal anggaran Pilkada 2024, dia mengaku belum bisa mengkalkulasi karena pembahasan masih terus berproses antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota.
"Kita pahami ada penambahan TPS, tapi ingat spirit dari pilkada serentak ini adalah efisiensi," katanya.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum NTB telah mengusulkan anggaran untuk Pilkada 2024 sebesar Rp377 miliar, namun rencananya akan dipangkas menjadi Rp200 miliar. Sementara Bawaslu mengusulkan anggaran pilkada Rp200 miliar, tapi direncanakan akan dipangkas menjadi Rp92 miliar.
