Sumbawa Barat (Antara NTB) - DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, memberi ultimatum waktu satu minggu kepada eksekutif untuk menyampaikan usulan KUPPAS APBD Perubahan 2015.
"Kami memberi batas waktu satu minggu pascaparipurna penetapan LKPj akhir masa jabatan dan akhir tahun anggaran yang akan dilaksanakan Selasa," kata Ketua DPRD Sumbawa Barat M Nasir, di Taliwang, Senin.
Menurutnya, meski belum terlambat, tetapi pembahasan APBD perubahan sudah mepet, karena telah memasuki triwulan ketiga. Apalagi KU-PPAS juga membutuhkan waktu khusus untuk pembahasan guna memastikan program yang akan dianggarkan sesuai kebutuhan masyarakat.
"Apalagi ruang gerak kita di APBD Perubahan ini sangat terbatas karena tidak terealisasinya sejumlah target pendapatan di APBD murni," kata Nasir.
Dia menyebutkan, item-item pendapatan yang tidak terealisasi dan tidak maksimal dicapai, antara lain dividen kepemilihan saham Pemda di PT Daerah Maju Bersaing (PT DMB) senilai Rp43 miliar (tidak terealisasi sama sekali) dan target pendapatan dari royalti PT NNT senilai Rp70 miliar yang terealisasi sampai triwulan kedua hanya Rp10 miliar.
"Kondisi ini menyebabkan ruang fiskal kita di APBDP sangat terbatas," ujarnya.
Kata dia, akibat sempitnya ruang fiskal itu, Nasir memastikan sejumlah program yang telah dianggarkan di APBD murni akan dirasionalisasi (dipangkas) di APBD Perubahan. Ia mencontohkan program pembangunan gedung kesenian yang dianggarkan senilai Rp5 miliar.
"Dengan kondisi keuangan seperti saat ini, kita tentu harus memilah program sesuai urgensi dan skala prioritas. Yang tidak urgent tentu harus dipangkas dan tidak ada penambahan program," jelasnya.
Meski demikian, Nasir menyatakan program-program yang terpaksa harus dipangkas di APBD Perubahan akan dialihkan ke APBD murni 2016.
"Kalau 2016 kita sudah terlepas dari kewaijiban menyelesaikan sejumlah paket mega proyek yang sudah diselesaikan tahun ini. Jadi ruang fiskal kita cukup leluasa," katra dia. (*)
DPRD Ultimatum Eksekutif Terkait Penyampaian KUA-PPAS APBDP
Ketua DPRD Sumbawa Barat M Nasir (1)
"Kami memberi batas waktu satu minggu pascaparipurna penetapan LKPj akhir masa jabatan dan akhir tahun anggaran yang akan dilaksanakan Selasa,"
