Bangkalan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan, Jawa Timur menghapus tunjangan pegawai untuk menutupi defisit anggaran yang mencapai Rp35 miliar lebih. "Saat ini APBD Pemkab Bangkalan mengalami defisit anggaran. Oleh karena itu, plafon anggaran untuk tunjangan pegawai kami hapus," kata Pelaksana tugas (Plt) Bupati Bangkalan Mohni pada acara rapat Paripurna DPRD Bangkalan tentang Penetapan Kebijakan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2023 di Bangkalan, Rabu.
Menurutnya, semua daerah harus siap memutar otak untuk menutupi defisit. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan, misalnya, melakukan penghapusan pada beberapa kegiatan yang sudah direncanakan sejak awal. "Tetapi, kami tetap mengedepankan kepentingan yang langsung berdampak pada masyarakat, yang menjadi prioritas tetap kami laksanakan," katanya.
Ketua DPRD Bangkalan Efendi mengatakan bahwa pemangkasan anggaran terjadi di semua instansi, sehingga defisit anggaran menjadi tantangan bagi pemerintah daerah. "Defisit anggaran yang kita alami sekarang ini, mencapai Rp35 miliar, sehingga harus memutar otak untuk menutupi kekurangannya pada perubahan anggaran keuangan (PAK) ini," katanya.
Baca juga: APBD Perubahan 2023 Lombok Tengah diarahkan penyesuaian PAD
Baca juga: Bonus peraih medali Porprov NTB dianggarkan di APBD perubahan
Meski begitu, lanjut Fendi, defisit yang terjadi sudah mampu ditangani dengan cara melakukan pemangkasan di semua instansi. Bahkan, di lembaganya, dikurangi lebih dari Rp3 miliar. "Semua kegiatan fisik dari DAK sudah tidak ada lagi setelah perubahan ini, yang sebelum PAK saja harus segera dikontraktualkan agar segera bisa dilakukan penyerapan," katanya. APBD Kabupaten Bangkalan tahun 2023 sebesar Rp2,2 triliun, menyusut dibanding 2022 yang mencapai Rp2,3 triliun.
