Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan berdasarkan data kelompok penerima manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) tidak ada aparatur negeri sipil (ASN) yang tercatat menerima bantuan tersebut.
"Selama ini belum ada laporan baik itu ASN, kepala desa maupun kepala dusun yang masuk daftar KPM Bansos," kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Lalu Wiraningsung di Praya, Selasa.
Ia mengatakan penyaluran bantuan sosial di Lombok Tengah selama ini telah sesuai dengan data KPM yang ditentukan Kementerian Sosial, sehingga bisa dipastikan, tidak ada ASN maupun kades yang tercatat dalam KPM.
"Penyaluran bantuan sosial itu dinilai telah tepat sasaran," katanya.
Untuk mengantisipasi penyaluran bantuan sosial tersebut tidak tepat sasaran, pihaknya terus melakukan pengawasan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) operator informasi kesejahteraan sosial Next generation (SIKS,NG) desa maupun kelurahan.
"Data KPM itu terus di-update, sehingga KPM itu sesuai ketentuan," katanya.
Ia mengatakan KPM bansos tersebut tidak bisa diubah oleh pemerintah desa tanpa melalui proses operator yang telah ditetapkan, sehingga data KPM bansos di Lombok Tengah ini sesuai aturan.
Berita Terkait
Hadiri bansos partai di Praya, Pj Gubernur NTB langgar netralitas ASN
Selasa, 19 September 2023 14:01
Program UHC 2025 di Lombok Tengah dialokasi anggaran Rp101 miliar
Senin, 9 Desember 2024 17:00
Pemkab Lombok Tengah raih penghargaan kabupaten inovatif dari Kemendagri
Kamis, 5 Desember 2024 18:34
Pemkab Lombok Tengah dan Unram kerja sama susun ranperda BUMD
Selasa, 26 November 2024 13:35
Upaya pemulangan tiga jenazah PMI asal Lombok Tengah di Malaysia
Senin, 25 November 2024 22:03
Pemkab Lombok Tengah bersihkan sampah jaringan irigasi antisipasi banjir
Jumat, 22 November 2024 13:09
Lombok Tengah dukung penerapan kembali Ujian Nasional
Kamis, 7 November 2024 11:57
Kantor ramah lingkungan diterapkan di Lombok Tengah
Selasa, 5 November 2024 13:29