Purbalingga (ANTARA) - Wakil Bupati Purbalingga H Sudono meminta setiap rekanan pelaksana konstruksi untuk memerhatikan jadwal yang telah dibuat agar pekerjaan dapat sesuai waktu yang ditentukan. "Selain itu, konsultan pengawas juga jangan menggunakan 'kacamata hitam' sehingga bisa teliti dalam mengawasi," kata Sudono di Purbalingga, Jawa Tengah, Selasa.
Wabup mengatakan hal itu saat memantau sejumlah pembangunan fisik yang menggunakan anggaran dari APBD Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 di antaranya pembangunan gedung rawat inap RSUD Panti Nugroho, penyempurnaan gedung baru DPRD Kabupaten Purbalingga, dan pembangunan Pasar Badog Tahap II.
Menurut dia, pantauan tersebut dilakukan untuk mengetahui sejauh mana progres yang dicapai serta memastikan apa yang sedang dikerjakan sudah sesuai dengan spesifikasi. Sementara itu, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Purbalingga Nugroho Priyo Pratomo meminta kepada rekanan agar proyek yang ada keterlambatan progres untuk bisa melakukan usaha yang lebih untuk percepatan.
Menurut dia, hal itu perlu dilakukan karena pada bulan November diperkirakan sudah ada hujan, sehingga dapat menjadi hambatan. "Jadi, bagaimana agar sebelum hujan, ini sudah bisa diselesaikan," katanya.
Dalam kesempatan itu, dia juga menyampaikan saran-saran teknis lainnya agar bangunan tidak mudah rusak, termasuk menggunakan material yang sudah melalui dari hasil pengujian, bukan tidak sekadar menyesuaikan indeks.
Berdasarkan data, progres pembangunan gedung rawat inap RSUD Panti Nugroho yang dikerjakan oleh CV Indesco Developer dengan nilai kontrak Rp2,14 miliar, hingga September 2023 mencapai 30,46 persen dengan deviasi minus 6,60 persen. Selanjutnya, pembangunan Pasar Badog Bancar Tahap II yang dikerjakan oleh CV Fajar Bintang Abadi dengan nilai kontrak Rp2,14 miliar telah mencapai 80,98 persen dengan deviasi 11,59 persen.
Sementara penyempurnaan gedung baru DPRD Kabupaten Purbalingga tata udara, panel, penangkal petir, dan penyelesaian gedung yang dikerjakan oleh CV Queen dengan nilai kontrak Rp6,62 miliar sudah mencapai 47,24 persen dengan deviasi 2,08 persen.
Baca juga: Pemkot Mataram optimis proyek fisik tuntas sesuai kontrak
Baca juga: Polisi usut dugaan penerimaan "fee" proyek bangunan SMA Dinas Dikbud NTB
"Gedung DPRD yang baru ini ditargetkan bisa digunakan saat anggota DPRD periode yang baru nanti dilantik, atau sekitar Agustus 2024," kata Nugroho.
Purbalingga Jateng minta rekanan selesaikan proyek fisik sesuai jadwal
Wakil Bupati Purbalingga H Sudono (kanan) memantau progres pembangunan Pasar Badog Bancar Tahap II di Purbalingga, Selasa (3/10/2023). ANTARA/HO-Pemkab Purbalingga
