DPRD NTB menyarankan Pj Gubernur perkuat koordinasi bersama Pemda

Mataram (ANTARA) - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) di bawah kepemimpinan Penjabat Gubernur Lalu Gita Ariadi untuk lebih memperkuat fungsi koordinasi dan sinkronisasi berbagai program dengan pemerintah kabupaten dan kota di wilayah itu.

"Karena Pemprov NTB tidak punya rakyat langsung, maka yang harus dikuatkan itu adalah fungsi koordinasi dan sinkronisasi dengan pemerintah kota dan kabupaten se-NTB," tegas Wakil Ketua Komisi I DPRD NTB, Abdul Hafid di Mataram, Jumat.

Dalam melaksanakan fungsi koordinasi dan sinkronisasi tersebut, menurutnya, Pj Gubernur NTB harus memiliki pejabat-pejabat yang memiliki kemampuan dan kecakapan yang mumpuni yang bisa bekerja secara kompak berdasarkan perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan.

"Perencanaan dan realisasi itu harus seimbang. Antara dinas yang satu dengan yang lain jangan bekerja sendiri-sendiri. Apalagi antara pemprov dan pemda kabupaten dan kota tidak boleh tidak saling berkoordinasi," ujarnya.

Antara implementasi kebijakan dan realisasi bagaimana agar bisa terarah serta fokus agar bisa menimbulkan dampak yang maha luas bagi terwujudnya percepatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat.

Dalam pelaksanaan pembangunan, lanjutnya, pemerintah harus memiliki standar ukuran yang jelas guna mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan program pembangunan yang dikerjakan dalam semua aspek.

"Jadi harus terukur dengan jelas dan pasti. Tidak bisa diukur hanya dengan melakukan survei terhadap beberapa ribu orang saja. Sementara kuantitas masyarakat kita cukup besar," kata politisi senior di NTB ini.

Pekerjaan besar pemerintahan ke depan menurutnya masih berkutat pada bagaimana meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar yang dibutuhkan masyarakat serta pengelolaan aset-aset daerah agar bisa meningkatkan pendapatan daerah.

"Khususnya di Pulau Sumbawa, sarana dan prasarana jalan harus diperhatikan lagi. Begitu pun aspek pemanfaatan aset untuk peningkatan pendapatan daerah juga harus ditingkatkan," katanya.