Mataram (ANTARA) - Dinas Kesehatan Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengatakan penurunan angka stunting di Mataram tahun 2023 bisa mencapai 11 persen atau melampaui target nasional sebesar 14 persen.
"Insya Allah, penurunan stunting di Mataram bisa mencapai 11 persen," kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Mataram dr H Usman Hadi di Mataram, Kamis.
Apalagi data kasus stunting di Kota Mataram dari hasil penimbangan bulan Agustus 2023 telah terjadi penurunan dari 15,6 persen atau 3.999 balita menjadi 14,7 persen atau 3.732 balita stunting.
"Dari evaluasi melalui kegiatan posyandu, sudah ada penurunan lagi. Tapi datanya masih diproses dan kami optimis angkanya bisa di bawah 14 persen," katanya.
Karenanya, untuk mencapai penurunan angka "stunting" secara maksimal terus dilakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait termasuk memperkuat peran kader dalam memberikan edukasi melalui kegiatan posyandu keluarga (posga).
Selain itu, Dinkes juga sedang melaksanakan program pemberian layanan konsultasi ke dokter spesialis anak, serta pemberian makanan tambahan dan susu gratis untuk memenuhi kebutuhan gizi dan tumbuh kembang balita stunting.
"Kami juga bekerja sama dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) terkait untuk pencegahan stunting dari hulu atau sebelum ada kasus. Kami menangani kasus yang sudah ada," katanya.
Kepala DP2KB Kota Mataram HM Carnoto mengatakan, dalam upaya percepatan penanganan kasus balita "stunting" atau kerdil agar target penurunan kasus "stunting" DP2KB melibatkan pihak swasta dan dunia usaha.
Pelibatan dunia usaha dalam penanganan "stunting" sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap kesehatan balita di lingkungan sekitar.
"Sebagai ibu kota provinsi, kita punya banyak pelaku usaha termasuk retail modern. Mereka bisa kita ajak berpartisipasi memberikan bantuan melalui program CSR (corporate social responsibility) atau tanggung jawab sosial perusahaan," katanya.
Selain itu, dilaksanakan program "ibu asuh stunting" sebagai langkah percepatan capaian target penurunan kasus balita kerdil atau stunting sebesar 14 persen di tahun 2023.
"Satu ibu asuh, kita berikan tanggung jawab dalam upaya pencegahan kasus balita kerdil atau stunting di 50 kelurahan binaan masing-masing. Satu ibu asuh, satu kelurahan," katanya.
Dikatakan, peran dari "ibu asuh" ini antara lain melakukan pendataan terhadap ibu hamil yang terindikasi kekurangan energi kronis (KEK) dan anemia atau darah rendah.
Ibu hamil yang anemia dan kekurangan energi memiliki dampak buruk terhadap kesehatan ibu dan pertumbuhan perkembangan janin serta bisa memicu lahirnya bayi dengan berat badan rendah dan stunting.
Selain itu, "ibu asuh" juga melakukan pendataan terhadap keluarga beresiko stunting. Keluarga berisiko stunting dapat dilihat melalui kriteria 4T yakni terlalu dekat (jarak kelahiran), terlalu sering (melahirkan), terlalu muda (hamil), dan terlalu tua (hamil).
"Karena itu, kita harapkan melalui program ibu asuh ini dapat mempercepat penurunan kasus stunting di Kota Mataram," katanya.
