Mataram (ANTARA) - Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah menyiapkan sebanyak 20 ton beras sebagai cadangan pangan guna mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi selama musim hujan di kota itu.
"Stok beras yang kami siapkan tersebut, untuk kebutuhan hingga tahun 2026," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Mataram Sudirman di Mataram, Senin.
Stok beras tersebut sudah disiapkan di gudang DKP, dengan kemasan 10 kilogram guna memudahkan pendistribusian ketika ada permintaan bantuan bagi korban bencana.
Kesiapan cadangan pangan itu, katanya, sebagai tindak lanjut dari keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebutkan musim hujan mulai pada bulan November 2025 dan puncaknya terjadi pada bulan Januari 2026 serta mulai melandai sampai bulan April 2026.
Baca juga: DKP Mataram usulkan tambahan beras SPHP untuk kegiatan pangan murah
Sementara Kota Mataram sebagai wilayah hulu dengan 9,2 kilometer garis pantai memiliki potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan abrasi pantai akibat gelombang pasang.
Apalagi warga di pesisir pantai Kota Mataram, bisa dikatakan menjadi langganan setiap tahun terdampak banjir rob akibat gelombang pasang.
"Jadi semua harus kami siapkan untuk membantu meringankan beban korban bencana," katanya.
Baca juga: Sebanyak 31.046 KK di Mataram dapat bantuan beras dan minyak goreng
Seperti banjir rob yang terjadi yang dilaporkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, yang menyebutkan warga di Lingkungan Kampung Bugis, Bintaro, Ampenan, terdampak banjir rob pada Kamis 30 Oktober 2025 pukul 22.00 Wita.
Dengan ketinggian gelombang saat abrasi pantai terjadi mencapai 5-6 meter dan mengakibatkan air masuk ke pemukiman warga dengan luas area terdampak sekitar 200 meter sepanjang bibir garis pantai.
"Terhadap warga yang terdampak, kami sudah meminta aparat kelurahan untuk melakukan pendataan dan usulan pendistribusian bantuan beras," katanya.
Tidak hanya di Lingkungan Kampung Bugis, Sudirman juga sudah meminta lurah lainnya jika ada warganya terdampak bencana abrasi pantai untuk melakukan pendataan dan mengusulkan bantuan pangan.
Usulan tersebut sebagai dasar DKP melakukan proses ke tahap selanjutnya, yakni pembuatan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Mataram.
"Untuk mengeluarkan bantuan beras bagi warga terdampak bencana harus dengan persetujuan kepala daerah," katanya.
Baca juga: Disdag cari solusi atasi kekosongan beras premium di Mataram
