Bima (ANTARA) - Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Fraksi Partai Golkar, Harwoto, menilai rencana pembangunan Jembatan Lewa Mori di Kabupaten Bima belum menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat setempat.
Menurutnya, anggaran besar yang dikabarkan mencapai triliunan rupiah sebaiknya dialihkan untuk pembangunan dua jalur jalan dari Bandara Sultan Muhammad Salahuddin menuju wilayah Kabupaten Dompu.
"Pelebaran jalan lama jauh lebih efisien dan berdampak langsung pada peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat,” kata Harwoto di Bima, Kamis.
Ia menilai, keberlanjutan proyek jembatan tersebut justru dapat memberikan dampak negatif terhadap pelaku usaha kecil di sepanjang jalur lama, seperti pedagang kaki lima dan penjual bandeng yang selama ini menggantungkan penghidupan dari arus kendaraan yang melintas.
"Kalau pembangunan Jembatan Lewa Mori diteruskan, justru bisa berdampak pada usaha-usaha kecil di sepanjang jalan lama yang berpotensi kehilangan pelanggan," ujarnya.
Harwoto menegaskan, kebijakan pembangunan harus berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat, bukan semata proyek berskala besar yang menguras anggaran daerah.
Baca juga: Jembatan sementara pasca-banjir di Mataram mulai dimanfaatkan
"Pemerintah perlu melihat prioritas. Jalan utama dari bandara ke kabupaten sudah padat, cukup dilebarkan dan diperbaiki. Itu jauh lebih bermanfaat dibanding membangun jembatan baru yang belum tentu menjadi kebutuhan mendesak," katanya.
Sebagai informasi, proyek Jembatan Lewa Mori disebut-sebut akan menghubungkan kawasan barat dan timur Kabupaten Bima untuk memperlancar arus transportasi dan distribusi barang. Namun hingga kini, rencana tersebut masih dalam tahap perencanaan dan belum memperoleh persetujuan final dari pemerintah pusat maupun provinsi.
Baca juga: Pembangunan jembatan sementara di Mataram capai 93 persen
Harwoto berharap, pemerintah daerah dan pihak terkait dapat melakukan kajian ulang secara komprehensif agar setiap program pembangunan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Kita mendukung pembangunan, tapi harus sesuai skala prioritas dan kebutuhan masyarakat bawah," tutupnya.
