Program PePADu Plus NTB meraih Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Terpuji

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meraih penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Terpuji Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2023 klaster provinsi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui Program Inovasi PePADU Plus.

Dalam keterangan tertulis diterima wartawan di Mataram, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyerahkan langsung penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Terpuji kepada Penjabat Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, I Gede Putu Aryadi mengatakan untuk sampai ke tahap ini, pihaknya harus melalui perjalanan yang panjang dan tidak mudah, mengingat inovasi ini sendiri diluncurkan sejak 2021 silam.

"Namun, atas kerja sama berbagai pihak termasuk Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yang menjadi core dari inovasi ini, akhirnya pada tahun 2023 PePADU Plus terpilih menjadi salah satu inovasi yang berhasil lolos menjadi Top 99 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) untuk klaster umum. Kemudian, terpilih menjadi 20 inovasi yang memasuki tahap verifikasi dan observasi lapangan," ujarnya.

Gede Putu Aryadi menegaskan sebagai inovator program PePADU Plus, mengatakan lahirnya program inovasi ini karena ingin memaksimalkan kerjasama dan kolaborasi dengan DUDI dan seluruh pihak untuk mempersiapkan tenaga kerja agar terserap ke dunia industri, sehingga investasi yang ada di NTB akan mendatangkan manfaat bagi masyarakat NTB.

Kolaborasi yang baik dengan para pihak, menurut mantan Kadiskominfotik NTB ini adalah solusi terbaik dalam mengatasi masalah di sektor ketenagakerjaan. Sebab, berdasarkan data BPS NTB pada Agustus 2023, tercatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) NTB sebesar 2,80 persen atau turun 0,09 persen dibandingkan dengan Agustus 2022 di angka 2,89 persen.

"NTB adalah daerah dengan tingkat pengangguran terbuka terendah nomor 4 di Indonesia," ungkapnya.

Di sisi lain jumlah angkatan kerja pada Agustus 2023 sebanyak 2,98 juta orang, mengalami peningkatan sebanyak 177,05 ribu orang dibanding Agustus 2022. Sejalan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga naik sebesar 2,39 persen.

Aryadi menyatakan menurunkan angka pengangguran dalam kondisi yang baru normal, ditambah pertumbuhan angkatan kerja baru yang cukup besar, bukanlah pekerjaan mudah. Banyak daerah yang belum mampu menurunkan angka pengangguran di tengah situasi seperti itu.

"Target TPT dalam RPJMD NTB tahun 2023 sebesar 3,17 persen. Sedangkan, TPT pada tahun 2023 di angka 2,80 persen, jauh melampaui target RPJMD dan angka TPT nasional," kata Aryadi.

Karena itu kata dia, turunnya angka TPT tidak lepas dari program inovatif PePADu Plus yang diluncurkan pada tahun 2021. PePadu plus adalah akronim dari Pelatihan Plus Pemberdayaan Tenaga Kerja Terpadu. Melalui PePADU plus, pendekatan pelatihan dirubah menyesuaikan kebutuhan dunia industri sesuai dengan Analisis Job Future.

Calon Pekerja tidak hanya diberi pelatihan sesuai dengan permintaan industri, tetapi juga langsung praktek di dunia industri (DuDi), sehingga ketika selesai pelatihan bisa langsung terserap di dunia industri. Dan jika tidak terserap akan diberikan bimbingan manajemen usaha dan bantuan peralatan agar bisa menjadi wirausaha.

"Kalau hanya dikasih modal tanpa pelatihan keterampilan dan manajemen usaha, besar kemungkinan nanti usahanya tidak balik modal," ujarnya.

Sementara kalau hanya diberikan pelatihan tanpa terintegrasi dengan kebutuhan pasar kerja, maka akan menambah lebih banyak pengangguran. Karena itu, pelatihan dengan memberikan bantuan alat usaha dirasa lebih bermanfaat daripada hanya melatih atau hanya memberikan modal usaha.

Baca juga: Pemerintah Sumbawa Barat menerima penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik
Baca juga: Infrastruktur telekomunikasi wujud pelayanan publik

"Harapannya melalui PePadu Plus ini, 80 persen peserta pelatihan terserap bekerja ke dunia industri, baik di dalam maupun luar negeri. Sisanya 20 persen, 10 persen-nya bisa melanjutkan pendidikan, dan 10 persen yang tidak terserap akan diberikan bimbingan manajemen usaha, akses pemasaran dan bantuan peralatan usaha agar bisa menjadi wirausaha mandiri," katanya.