Mataram (ANTARA) - Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Gita Ariadi mengatakan rencana untuk merevitalisasi Kantor Gubernur NTB dengan mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 akan tetap dilanjutkan meski menuai protes dan penolakan dari masyarakat setempat.
"Kita butuh ruang refresentatif," ujarnya di Mataram, Senin.
Ia menjelaskan sejak berdiri sampai dengan saat ini Kantor Gubernur NTB tidak pernah direvitalisasi. Sedangkan kebutuhan ruangan dengan fasilitas yang ada juga semakin meningkat.
Belum lagi pada tahun 2028, NTB akan menjadi tuan rumah PON, kemudian di 2024, NTB juga menjadi tuan rumah kegiatan-kegiatan Meeting (Pertemuan), Incentive (Insentif), Conference (Konvensi), dan Exhibition (Pameran) atau disingkat MICE.
"Banyak organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan melaksanakan kegiatan dengan meminjam tempat di kantor gubernur, ada yang di fasilitasi ada yang tidak karena kekurangan karena banyak digunakan untuk kegiatan dinas, sementara gedung refresentatif itu di Graha Bhakti Praja tapi itu pun terlalu besar. Sedangkan ruang medium seperti Gedung Sangkareang masih kurang," terang Gita.
Selain itu, revitalisasi Kantor Gubernur NTB ini diperlukan karena banyak dikunjungi tamu-tamu nasional dan internasional, sehingga butuh ruangan yang refresentatif.
"Kantor gubernur ini sudah lama, instalasi listriknya juga. Kalau dulu instalasi listrik hanya untuk penerangan tapi sekarang seiring waktu semakin berkembang, dipakai untuk AC, komputer, charger laptop, dan lain-lain," ujarnya.
Kemudian perbaikan kantor Gubernur NTB itu diperlukan untuk mencegah terjadinya musibah kebakaran dan sebagainya.
"Jadi konteksnya itu makanya diperlukan rehab kantor," tegas Miq Gite sapaan akrabnya.
Miq Gite menegaskan bahwa rehab Kantor Gubernur NTB itu tidak akan mengganggu kondisi keuangan daerah dan langkah penyehatan APBD.
"Kita komitmen pada penyehatan anggaran. Tetapi jika memungkinkan untuk dilakukan maka dilakukan, tetapi jika tidak bisa ya tidak apa - apa. Terkait apa selanjutnya saya percayakan kepada TAPD yang ngurus-nya," katanya.
Sebelumnya, sejumlah anggota DPRD NTB menolak rencana pemerintah provinsi yang menganggarkan rehab Kantor Gubernur NTB melalui APBD 2024 senilai Rp40 miliar di tengah defisit-nya kondisi keuangan daerah.
Anggota Komisi IV DPRD NTB Ruslan Turmudzi, membenarkan dalam KUA/PPAS APBD 2024, Pemprov merencanakan anggaran senilai Rp40 miliar untuk rehab kantor.
"Penjabat (Pj) Gubernur NTB sebaiknya fokus dengan tugas wajibnya. Yakni, menurunkan angka stunting, menyehatkan kondisi APBD dan mengawal proses demokrasi, yakni pilkada serentak 2024," tegas Ruslan.
Ia menegaskan tidak sependapat jika anggaran senilai Rp40 miliar tersebut dialokasikan untuk rehab kantor. Pasalnya, anggaran rehab senilai Rp40 miliar itu dirasa tidak urgen untuk dianggarkan saat ini.
Terlebih, jika seorang Pj gubernur yang mengusulkan-nya dalam masa pemerintahan yang bersifat transisi alias belum definitif. Apalagi, hal ini belum masuk program skala prioritas untuk dilakukan saat ini.
"Kalau Pj gubernur ingin dikenang bukan dari sisi pembangunan infrastruktur atau fisik tapi tugas yang sudah dibebankan oleh pemerintah pusat, itu yang harusnya fokus dikerjakan, bukan yang lain-lain, seperti rehab kantor," tegas Ruslan.
Politisi senior dari Dapil Kabupaten Lombok Tengah ini memastikan bahwa rencana anggaran rehab Kantor Gubernur NTB tersebut akan dialihkan untuk menangani urusan wajib Pemprov.
Urusan itu, yakni pemeliharaan jalan provinsi, penyediaan air bersih melalui membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dan kemantapan jalan.
"Untuk di Komisi IV DPRD yang membidangi fisik dan pembangunan, urusan wajib Dinas PUPR ini yang masih menjadi persoalan yang harus kita tuntaskan. Utamanya, bagaimana utility jalan itu tetap terjaga dan terpelihara, sehingga angka kecelakaan lalu lintas yang kini tinggi di NTB dapat dikurangi dengan anggaran yang memadai," jelas Ruslan.
