Kemenhan: Radikalisme Dan Terorisme Masih Jadi Ancaman

Mataram (Antara NTB) - Direktur Kebijakan Strategi Direktorat Jenderal Strategi dan Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigjen M Nakir menegaskan bahaya radikalisme dan terorisme hingga saat ini masih menjadi ancaman di tanah air.

"Ancaman kita itu sekarang banyak dan masif. Salah satunya yang tidak kita sadari yakni radikalisme dan terorisme," kata M Nakir pada acara rapat koordinasi pertahanan di Mataram, Selasa.

Ia menuturkan, selain ancaman radikalisme dan terorisme, Indonesia juga masih dihadapkan pada ancaman pemberontakan bersenjata, ancaman bencana alam, sampai ancaman yang sifatnya epidemi, yakni ancaman yang luar biasa, seperti narkoba.

Menurut dia, ancaman itu akan bisa ditangkal bila setiap daerah mampu membentengi dan mengendalikan wilayahnya. Bahkan, untuk bisa membentengi sistem itu, diperlukan kebijakan umum menyangkut pertahanan negara. Salah satunya kebijakan bela negara.

"Kita ketahui bersama Presiden sudah menandatangani kebijakan pertahanan negara untuk diaplikasikan dan diterapkan di daerah. Contoh dari kebijakan itu adalah bela negara," ucapnya.

Namun, kata dia, meski sudah disetujui pemerintah pusat, sayangnya, kebijakan tersebut tidak mendapat respon positif di daerah. Padahal, jika berbicara pertahanan, sesungguhnya wilayah pertahanan itu ada di daerah. Sedangkan, pemerintah pusat sifatnya hanya mengakomodir.

"Kementerian Pertahanan yakin, dengan potensi yang di miliki daerah, jika di singkronkan itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa dalam rangka menghadapi setiap ancaman," jelasnya.

Meski begitu, ujar Nakir, untuk bisa menjalankan program itu, pemerintah telah memerintahkan untuk turun ke daerah-daerah. Karena dengan hanya berkomunuikasi melalui jarak jauh tidak cukup. Tetapi dalam mengimplementasikan kebijakan, tidak asal memberikan persetujuan.

"Perlu ada sebuah aplikasi yang diseragamkan di daerah dari itu di buat kebijakan untuk turun langsung ke daerah," imbuhnya.

Lebih lanjut, Nakir menyatakan ada lima elemen yang harus terjaga dalam kebijakan pertahanan tersebut. Antara lain, bagaimana masyarakat memampu menghadapi segala ancaman. Selanjutnya, bagaimana menjamin keamanan dalam arti laut, udara dan daratan. Kemudian membangun kerjasama, termasuk, membangkitkan industri di daerah, terutama industri pertahanan.

"Tetapi itu tidak akan berarti apa-apa tanpa ada penerapan bela negara. Karena tanpa itu bela negara tidak akan bisa berjalan dengan baik jika tidak ada dukungan dari daerah dan semua pihak," tandas M Nakir. (*)