Gerindra Tegur Anggota DPRD Rapat di Hotel

Mataram (Antara NTB) - Fraksi Partai Gerindra di DPRD Nusa Tenggara Barat menegur tiga anggotanya yang ikut rapat di sebuah hotel mewah di kawasan wisata Senggigi dengan agenda membahas APBD Perubahan 2016.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD NTB H Hamja di Mataram, Rabu, menegaskan pihaknya sudah memanggil dan memberikan peringatan lisan kepada para anggotanya tersebut.

"Teguran ini kita berikan, karena apa yang mereka lakukan mencederai perasaan rakyat," katanya.

Ia menyebutkan, tiga anggota Fraksi Gerindra yang sudah diberikan teguran itu adalah H Lalu Jazuli Azhar, H Sakduddin, dan H Abdul Karim yang merupakan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB.

Menurut Hamja, sebagai wakil rakyat tidak selayaknya ketiga anggotanya itu ikut mengamburkan uang rakyat. Apalagi dengan menggelar rapat di hotel, padahal di gedung DPRD masih banyak ruangan yang bisa menampung anggota Banggar.

"Saya panggil mereka untuk diberikan teguran. Sudah ada kantor masih saja mau ikut-ikutan rapat di hotel. Apa itu tidak mengamburkan uang," tegas Hamja.

Ia menilai, pembahasan persoalan rakyat apalagi yang menyangkut anggaran seyogyanya dilakukan secara transparan. Karena itu, kapasitas ruangan yang tidak memadai, menurut dia, bukan menjadi alasan untuk para anggota dewan seenaknya menggelar rapat di hotel mewah.

Untuk itu, anggota DPRD NTB dari dapil Kabupaten Lombok Timur ini berharap rapat yang diselenggarakan bersama tim TAPD itu, dilakukan di kantor DPRD NTB sehingga tidak menimbulkan kecurigaan masyarakat.

"Jelas ini namanya sikap pemborosan," ucapnya.

Namun demikian, ia menepis dugaan adanya `deal-deal` tertentu antara legistatif dan eksekutif terkait pembahasan KUA PPAS APBD Perubahan 2016 tersebut.

Ia menegaskan, apa yang dilakukan ketiga anggotanya dengan ikut rapat di hotel patut disayangkan. Terlebih lagi Partai Gerindra merupakan partai komando yang patuh terhadap pimpinan.

"Wakil rakyat harus punya komitmen untuk memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Salah satunya penghematan anggaran daerah," ujarnya.

Untuk itu, kata dia, Fraksi Gerindra tetap akan menyoroti dan mengawal proses pembahasan anggaran tersebut.

"Kami akan tetap kawal terkait pembahasan APBD Perubahan 2016. Kalau ada `deal` tertentu sehingga rapatnya di tempat jauh, saya tidak tahu," katanya.

Sementara, H Lalu Jazuli Azhar yang merupakan anggota Fraksi Gerindra dan anggota Banggar DPRD NTB menepis berbagai dugaan terkait pembahasan KUA PPAS itu.

Ia menyatakan sebagai anggota Banggar hanya mengikuti arahan pimpinan terutama menyangkut lokasi rapat pembahasan KUA PPAS APBD Perubahan. Namun, ia menjelaskan, dipilihnya kawasan Senggigi sebagai tempat pembahasan KUA PPAS lebih didasari atas terbatasnya kapasitas ruangan di DPRD NTB.

Ia menunjuk bagaimana ruang rapat Rinjani di DPRD NTB tidak cukup untuk menampung peserta rapat. Karena selain anggota DPRD khususnya Banggar, juga ikut dalam rapat adalah dari pihak eksekutif.

"Tidak ada yang kami tutup-tutupi, semua lebih karena kapasitas ruangan yang tidak memadai, sehingga rapat harus dialihkan ke tempat lain," katanya. (*)