Mataram (Antara NTB) - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat H Muhammad Amin berharap Provinsi NTB tidak terkena imbas pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat.
"Mudah-mudahan kita tidak termasuk daerah yang terkena pemangkasan anggaran. Karena kita hanya memiliki APBD Rp3,5 triliun. Kalau itu di pangkas tentu kita akan kesulitan," kata Muhammad Amin di Mataram, Kamis.
Amin menuturkan, kalaupun NTB terkena pemangkasan anggaran, tentunya akan berdampak besar bagi daerah. Terutama, dalam membiayai program-program pembangunan.
Sebab bagaimana pun, kata Amin, NTB masih sangat tergantung dari dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat.
"Kalau anggaran kita dipangkas, maka akan ada biaya-biaya yang harus kita kurangi, seperti perjalanan dinas dan biaya yang berkaitan administrasi juga dikurangi," ujarnya.
Menurut Amin, meski NTB tercatat sebagai salah satu daerah yang tertinggi pertumbuhan ekonominya secara nasional. Namun, NTB masih sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat, dalam hal membiayai sektor pembangunan.
"Kita tahu pertumbuhan ekonomi NTB perolehan terbesar di sumbangkan dari sektor pertambangan, baru yang lainnya. Tetapi, walaupun besar menyumbangkan anggaran bagi pemasukan negara, terkadang pemerintah pusat tidak adil terutama dalam pembagian penerimaan kepada daerah," jelas Amin.
Amin menambahkan, meski tujuan pemangkasan anggaran tersebut baik, karena dapat menghemat pengeluaran anggaran negara. Namun, di sisi lain menyulitkan daerah. Terutama, daerah-daerah yang memiliki APBD cukup kecil.
Karena itu, kebijakan pemangkasan anggaran yang diputuskan pemerintah hendaknya tidak diterapkan di seluruh daerah. Melainkan, dikhususkan kepada daerah yang memiliki APBD besar.
Namun, jika diterapkan kepada seluruh daerah hendaknya pemerintah pusat juga dalam pembagian dana ke daerah lebih besar dan penerimaan pusat lebih kecil.
"Kalau diterapkan di daerah yang tinggi APBD-nya mungkin tidak ada masalah. Namun, untuk daerah yang kecil pendapatannya bisa jadi masalah," katanya. (*)
