Mataram (ANTARA) - Tim Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Integritas Layanan Prima (ILP) di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
"Tim Kemenkes memberikan penilaian bagus terhadap pelayanan prima yang dilakukan di Puskesmas Selong yang dijadikan sampel," kata Kepala Dinas Kesehatan Lombok Timur Pathurrahman di Lombok Timur, Selasa.
Ia mengatakan terkait pelayanan prima tersebut dari 35 puskesmas di Lombok Timur, semuanya telah melakukan integrasi terhadap layanan prima.
"Kalau sebelumnya layanan prima di puskesmas menggunakan program, tetapi sekarang menggunakan pendekatan siklus hidup. Seperti bayi kelompok bayi, remaja kelompok remaja (klaster)," katanya.
Baca juga: Keberadaan RSUD Selaparang tingkatkan pelayanan kesehatan
Ke depan pelayanan prima itu akan dilakukan secara integrasi dan kolaborasi antar kementerian di tingkat pusat, begitu juga di tingkat provinsi dan kabupaten, pelayanan prima harus terus digerakkan.
"Saat ini posyandu tak hanya melayani menangani masalah kesehatan masyarakat semata, tetapi makin meluas, yaitu mengurusi tentang pemberdayaan masyarakat," katanya.
Kemudian mengurus air bersih dan sanitasi yang tangani PUPR, termasuk penanganan ketertiban umum.
"Dalam artian posyandu ini dapat menjadi ujung tombak pemberdayaan masyarakat intinya," katanya.
Baca juga: Pelayanan publik di Lombok Timur tetap maksimal saat Lebaran
Ia juga menyebutkan terkait pelayanan prima ini, sebelumnya telah diluncurkan oleh Dirjen Kesehatan Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menjadi salah satu dari 10 kabupaten di Indonesia yang dipilih menjadi sampel kegiatan monitoring dan evaluasi pelayanan prima tersebut.
"Hasil monitoring dan evaluasi ini disampaikan di hadapan kepala dinas lain, seperti Dinas PMD, dan beberapa dinas lain yang terkait, tak hanya ke Dinas Kesehatan semata," jelasnya.
Disinggung terkait kesehatan sanitasi, menurut Kadikes, untuk sanitasi ada indikatornya yaitu bebas buang air besar sembarangan, dan itu bukan berarti semua rumah tangga harus punya jamban (toilet) tetapi bisa menggunakan jamban umum atau menumpang di tetangga.
"Kesadaran masyarakat untuk tidak buang air besar sembarangan terus ditingkatkan, karena dampak dari buang air besar sembarangan sangat besar, terutama terhadap penyakit," sebutnya.
Baca juga: Lombok Timur fokus meningkatkan sarana pelayanan kesehatan
Ia mengatakan akibat masyarakat buang air besar sembarang ini dapat menimbulkan kejadian luar biasa, seperti munculnya kasus diare dan penyakit lainnya atau dapat merusak kebersihan lingkungan.
"Kotoran manusia itu, kalau dibuang sembarangan dapat memunculkan penyakit, akibat bakteri dari kotoran tersebut menyebar," katanya.
