Pemerintah Upayakan Rp20 Triliun Bangun Embung Desa

Mataram,  (Antara NTB) - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan pemerintah pusat mengupayakan Rp20 triliun untuk membangun embung di setiap desa.

"Pembangunan embung ini sebagai upaya pemerintah untuk mendorong peningkatkan hasil pertanian," kata Menteri PDT dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo saat membuka Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) tingkat Nasional 2016 di Kota Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Rabu.

Ia menjelaskan, setiap tahun anggaran untuk Kementerian PDT dan Trasmigrasi mengalami peningkatan. Dimana dari Rp46 triliun lebih di 2015 naik menjadi Rp60 triliun di 2016 dan 2017 di proyeksikan meningkat menjadi Rp120 triliun.

"Kita harap dari alokasi anggaran itu, Rp20 triliun untuk membangun embung di setiap desa," katanya.

Eko menuturkan, jika satu desa saja mengalokasikan anggaran Rp500 juta dari dana desa yang diperoleh, untuk membangun embung dengan kedalaman 15-20 meter, maka daerah yang tadinya sedikit air dan tidak di aliri air, dengan keberadaan embung bisa teraliri air. Sehingga, hasil pertanian bisa meningkat.

"Jadi, yang tadinya hanya bisa tanam satu kali atau dua kali bisa menjadi tiga kali dalam 1 tahun," katanya.

Selain itu, menurut dia, jika embung sudah terbangun nantinya tidak hanya akan berfungsi sebagai memenuhi air untuk sektor pertanian. Namun bisa juga di fungsikan sebagai daerah pariwisata.

Eko lalu mencontohkan, salah satu desa di Provinsi Jawa Tengah yang dulunya tidak dikenal masyarakat, namun berkat mata air berbentuk kolam dan berkat kreativitas aparat desanya, sekarang ini mata air tersebut menjadi di kenal orang, sehingga banyak dikunjungi.

"Dulu hanya menerima pemasukan Rp10 juta pertahun, tapi karena kreatifitas Kepala Desa melalui BUMDES dan dikelola baik. Kemudian menjadi viral di media sosial kolamnya, sekarang omsetnya mencapai Rp9-10 miliar setahun. Bayangkan, kalau semua desa di Indonesia seperti itu," katanya menjelaskan.

Karena itu, agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat desa, pihaknya berharap gubernur, bupati dan wali kota dapat mengawal penggunaan dana desa.

"Kita yakin, kalau sudah seperti itu, banyak desa yang tadinya tertinggal menjadi desa mandiri," imbuhnya.(*)