Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - Ketua DPRD Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), M Tauhid meminta Dinas Pertanian meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi di daerah setempat.
"Dinas harus segera turun menyelesaikan persoalan-persoalan pupuk bersubsidi ini," kata M Tauhid di Praya, Jumat.
Sejumlah petani di Lombok Tengah kesulitan mendapatkan pupuk subsidi pada musim tanam 2024, karena nama mereka tiba -tiba hilang dari daftar Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) penerima pupuk bersubsidi.
Akibatnya sekarang mereka tidak lagi menerima bantuan pupuk subsidi meskipun mereka sedang membutuhkan pupuk untuk digunakan pada musim tanam padi awal 2024.
"Kasihan masyarakat harus membeli pupuk non subsidi yang harganya cukup tinggi. Terlebih lagi tanaman padi mereka sudah saatnya dipupuk," katanya.
Ia mengatakan jumlah pupuk bersubsidi yang diusulkan pemerintah daerah sebanyak 59 ribu ton dengan jumlah luas tanam mencapai 52 ribu hektare di musim tanam pertama 2024.
Namun, untuk mendapatkan pupuk bersubsidi tersebut secara teknis warga harus terdaftar sebagai anggota kelompok tani. Untuk itu pihaknya sangat berharap kepada dinas untuk melakukan sosialisasi pada warga bagaimana caranya atau teknis pada petani.
"Sekarang saya dengar informasi ada aturan baru dari pemerintah untuk penyalurannya. Dinas Pertanian Lombok Tengah harus melakukan sosialisasi supaya tidak terjadi miskomunikasi di tengah masyarakat, " ujarnya.
Menurutnya, Kabupaten Lombok Tengah mempunyai masalah yang selalu muncul bila menjelang dan tiba musim tanam, permasalahan tersebut lantaran langka pupuk bersubsidi.
"Harapan saya dari awal pendataan itu memang harus diperbaiki, karena banyak bermunculan data, orang yang tak punya lahan, tapi tetap dapat pupuk ini," katanya.
Untuk itu, ia berharap Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah segera memperbaiki data ini dan segera menyelesaikan permasalahan ini.
"Kami memberikan waktu singkat kepada Dinas untuk segera mengakhiri masalah yang sudah menjadi musiman ini," katanya.
Kemudian dinas juga harus terus melakukan komunikasi agar segera teratasi. Ia tidak mau para petani menjadi korban akibat masalah yang berlarut-larut ini.
"Harapan kami harus lebih baik lah, dan akan kami pantau terus, kami kawal terus, untuk musim tanam pertama. Jangan sampai ada kelangkaan pupuk bagi petani yang mempunyai hak pupuk bersubsidi, dan akan kami tanyakan perkembangannya sejauh mana untuk menyelesaikan," katanya.
