Mendagri membeberkan strategi tekan laju inflasi

id Kementerian Dalam Negeri,Tito Karnavian,Lebaran

Mendagri membeberkan strategi tekan laju inflasi

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (18/3/2024). (ANTARA/HO-Puspen Kemendagri)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membeberkan berbagai strategi menekan laju inflasi menjelang Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran 2024.Berdasarkan siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Senin, salah satu strategi tersebut dengan menjaga harga layanan transportasi tetap stabil.

"Oleh karena itu, diperlukan kerja sama dari maskapai penerbangan maupun penyedia layanan transportasi darat dan laut agar tidak menaikkan harga layanan," kata Tito.

Menurutnya, kondisi ini penting dilakukan meskipun mobilitas masyarakat meningkat selama mudik Lebaran. Kenaikan harga layanan transportasi yang tinggi dapat memicu terjadinya inflasi.

"Ini semua harus kita betul-betul navigasi dengan semua stakeholder pusat maupun daerah, betul-betul bisa mengendalikan daerahnya masing-masing dan pusat juga melakukan intervensi yang tepat di daerah yang memang perlu untuk didorong atau didukung," ujarnya.

Selain sektor transportasi, Mendagri mengingatkan pentingnya penanganan gejolak harga pangan oleh pemerintah daerah selama Idul Fitri karena permintaan terhadap berbagai komoditas menjadi tinggi saat momen hari raya.

Baca juga: Mendagri imbau pemda se-Indonesia percepat pencairan THR dan gaji ke-13 ASN
Baca juga: Wapres tangani kawasan aglomerasi sebab lintas menko


Guna menekan kenaikan harga, Tito menginstruksikan pemerintah daerah agar memastikan ketersediaan pasokan bahan pangan di wilayah masing-masing memadai. Selain itu, Tito juga menekankan pentingnya pemda memanfaatkan program gerakan pangan murah yang diinisiasi Badan Pangan Nasional (Bapanas). Program tersebut diharapkan dapat didukung dengan baik oleh pemda.

"Ada dukungan dari pusat untuk melakukan gerakan pasar murah harus ditangkap, didukung oleh setiap daerah dan daerah juga membuat gerakan sama yang tidak tersentuh oleh Badan Pangan karena terbatas,” jelas Tito.