Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi berharap kebijakan terkait harga gas bumi tertentu (HGBT) dapat diperpanjang atau dilanjutkan demi ketahanan pangan nasional.
“Menurut kami HGBT itu punya dampak langsung pencapaian ketahanan pangan nasional. Oleh karenanya kami berharap dan mendorong kebijakan HGBT ini diteruskan,” kata Rahmad di sela Buka Puasa Bersama Media bertajuk Kinerja Berkelanjutan Pupuk Indonesia di Jakarta, Senin (18/3).
Rahmad menjelaskan jika harga gas naik maka akan berdampak pada harga pupuk. Jika harga pupuk naik maka tagihan pupuk subsidi akan meningkat, kemudian untuk pupuk nonsubsidi maka harga pupuk yang dibeli petani juga akan meningkat.
Selain itu, menurut Rahmad, apabila harga pupuk naik maka penggunaan di tingkat petani akan berkurang, sehingga akan berimbas pada pengurangan hasil produktivitas pertanian.
“Kalau peningkatan harga pupuk lebih cepat daripada harga komoditasnya, sudah pasti orang akan mengurangi penggunaan pupuk, kalau mengurangi penggunaan pupuk, sudah pasti produktivitasnya akan turun,” jelas Rahmad.
Oleh karena itu, dia berharap agar pemerintah bisa melanjutkan kebijakan terkait HGBT demi menciptakan ketahanan dan swasembada pangan nasional. Sebab HGBT akan berakhir di tanggal 31 Desember 2024.
Rahmad mengaku mendapat informasi bahwa SKK Migas, Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian memberikan respon yang baik terhadap kebijakan tersebut.
“Bahkan kemarin saya terakhir di Komisi IV DPR dengan Kementan, hal ini sudah dijadikan salah satu keputusan dimana Kementan dan Komisi IV DPR meminta agar HGBT ini diteruskan. Jadi sepertinya itu baik DPR, pemerintah, kami sebagai produsen pupuk kemudian masyarakat, petani, semuanya menginginkan HGBT ini diteruskan,” kata Rahmad.
Di sisi lain, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) menyatakan siap mendukung apa pun keputusan pemerintah terkait harga gas bumi tertentu (HGBT), baik dilanjutkan maupun dihentikan.
“HGBT kan merupakan kebijakan pemerintah. Dari sisi SKK Migas, kami siap mendukung kebijakan pemerintah itu sendiri,” ujar Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D. Suryodipuro di Jakarta, Senin (18/3) malam.
Mengenai bagaimana imbas HGBT terhadap perekonomian dan industri nasional, tutur Hudi melanjutkan, perhitungan dan keputusan terkait perpanjangan maupun penghentian HGBT tetap merupakan kewenangan pemerintah.
Hudi meyakini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang melakukan evaluasi terkait dampak kebijakan HGBT terhadap penerimaan negara.
“Apa pun nanti kebijakan HGBT itu, sifatnya seperti apa, ya kami di SKK Migas pasti akan mendukung,” kata Hudi.
Pernyataan tersebut ia sampaikan terkait dengan kebijakan HGBT yang akan berakhir pada 31 Desember 2024, berdasarkan Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri.
Baca juga: Realisasi penyaluran pupuk bersubsidi capai 100 persen
Baca juga: Pembangun pabrik di Papua demi ketahanan nasional
Program HGBT merupakan program pemerintah untuk memberikan harga gas murah di bawah 6 dolar AS per MMBTU bagi tujuh kelompok industri. Tujuh sektor penerima Program HGBT saat ini adalah pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca, dan sarung tangan karet.
Program ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing industri nasional, baik dari sisi perpajakan maupun penyerapan tenaga kerja.
