Mataram (ANTARA) - Penjabat Wali Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, Mohammad Rum mengungkapkan pemerintah tidak pernah menutup mata terhadap kelangkaan gas elpiji di wilayah itu hingga berimbas pada mahalnya harga yang dikeluhkan oleh masyarakat setempat akhir-akhir ini.
"Jumlah pangkalan kita 348 dari 2 agen yang ada, mayoritas pangkalan bertumpu pada wilayah barat, untuk menyiasati agar wilayah lain terpenuhi," ujarnya saat rakor membahas kelangkaan gas elpiji 3 kilogram di Kota Bima, Jumat.
Ia menegaskan sudah meminta dinas teknis untuk segera mengaktifkan warung Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di setiap kecamatan dengan bekerjasama dengan Pertamina untuk melayani permintaan masyarakat.
Selain itu, dirinya juga banyak mendapatkan laporan bahwa banyak pengecer yang memanfaatkan situasi dan keadaan ini dengan menjual dan memainkan harga melebihi harga satuan yang telah ditetapkan.
Untuk itu, kata dia, perlu adanya regulasi yang mengaturnya melalui Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang Tata Niaga LPG.
"Saat ini, saya minta para agen sementara waktu untuk tidak melayani dulu permintaan gas elpiji, sembari kita siapkan Perwali secepatnya, pangkalan tidak boleh menjual ke pengecer saat ini sambil menunggu Perwali," terang Rum.
Rum berharap kepada semua pihak, lebih-lebih kepada pengecer nakal yang memainkan harga lebih tinggi agar tidak memanfaatkan situasi sehingga menciptakan instabilitas daerah.
"Padahal, daerah ini sudah aman dan nyaman, yang pasti pemerintah tidak pernah tutup mata untuk hadir di tengah masyarakat," katanya.
Pemkot Bima tak tutup mata soal kelangkaan gas elpiji
Penjabat Wali Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Mohammad Rum saat memimpin rakor membahas kelangkaan gas LPG 3 kilogram di Kota Bima, Kamis (21/3/2024). (ANTARA/Kominfotik Kota Bima).
Jumlah pangkalan kita 348 dari 2 agen yang ada, mayoritas pangkalan bertumpu pada wilayah barat, untuk menyiasati agar wilayah lain terpenuhi
