Jakarta (ANTARA) - Polres Metro Jakarta Pusat akan menurunkan sebanyak 400 personel untuk pengamanan pada sidang penanganan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di gedung Mahkamah Konstitusi (MK).
“Besok (27/3) dimulainya sidang perdana dan selama kurang lebih satu bulan akan dilakukan persidangan terkait dengan pilpres. Kami akan menyiagakan 400 personel," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.
Pengamanan itu, kata Susatyo, dilakukan pada ring satu gedung MK sebab proses persidangan harus berjalan dengan steril pada area parkir, termasuk kawasan lain dari gedung MK.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi telah menjadwalkan sidang perdana PHPU, khususnya untuk pemilihan presiden (pilpres) 2024. Berdasarkan jadwal yang tertera di situs MK RI, sidang perdana sengketa pemilu untuk pilpres dijadwalkan digelar, pada 27 Maret 2024.
Sidang perdana tersebut beragendakan pemeriksaan pendahuluan yakni pemohon atau pihak yang telah diberi kuasa menyampaikan permohonannya di hadapan sembilan hakim konstitusi.
Adapun sidang perdana untuk gugatan yang diajukan oleh pasangan calon (paslon) nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar alias Cak Imin rencananya digelar Rabu (27/3), pukul 08.00 WIB pagi. Susatyo pun mengimbau, bagi masyarakat yang akan menyampaikan aspirasinya terkait proses persidangan tersebut agar tidak melakukan unjuk rasa di depan Gedung MK.
“Kami berharap persidangan MK menjadi persidangan yang hikmat, tidak diganggu mobil komando dan sebagainya sehingga mari kita hormati sidang ini,” kata Susatyo.
Bagi masyarakat yang ingin melakukan aksi unjuk rasa dan menyampaikan aspirasinya, Susatyo mengatakan pihaknya menyiapkan tempat yakni di Monas Barat Daya, Patung Kuda.
Terkait penutupan jalan, Susatyo mengatakan tentunya di ruas jalan Medan Merdeka akan dilakukan pengalihan arus lalu lintas, termasuk dari arah Harmoni menuju ke Patung Kuda.
Baca juga: MK gelar sidang lanjutan 22 perkara sengketa hasil pilkada diantaranya Pilkada Sumbawa
Baca juga: Pemohon sengketa Pilkada Sumbawa siap menghadirkan 150 bukti tambahan ke MK
"Termasuk apabila memang sisi di Abdul Muis, yang di belakang. Kalo memang diperlukan, itu juga akan kami lakukan rekayasa lalu lintas. Namun demikian, sifatnya sangat situasional," katanya.
Dia berharap situasi tetap bisa normal, arus lalu lintas bisa lancar dan masyarakat pun bisa beraktivitas seperti biasa,” ujar Susatyo.
