KPK berikan catatan perbaikan manajemen di RSUD Mataram

Mataram (ANTARA) - Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinator Sub (Korsub) Wilayah V KPK Dian Patria memberikan catatan perbaikan manajemen di Rumah Sakit Umun Daerah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

"Secara umum RSUD Kota Mataram kami lihat ter-'the best' (terbaik) di wilayah timur dengan berbagai inovasi. Tapi perlu perbaikan manajemen dari sisi keuangan dan aset," katanya kepada sejumlah wartawan di Mataram, Rabu.

Hal tersebut disampaikan seusai melakukan rapat koordinasi tata kelola dan layanan publik sektor kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram dan dihadiri langsung Dirut RSUD Kota Mataram dr Hj Eka Nurhayati beserta jajarannya.

Baca juga: Uji coba program bayi tabung di RSUD Mataram diundur

Kegiatan rakor itu dirangkaikan dengan melakukan telusur lapangan terkait alur pelayanan dan fasilitas di RSUD Kota Mataram.

Dian mengatakan, pihaknya sudah melihat 23 RSUD wilayah Indonesia Timur dan RSUD Kota Mataram menjadi yang terbaik, sebab semakin ke timur tantangan semakin banyak.

Hanya saja, katanya, RSUD Kota Mataram perlu meningkatkan transparansi dalam manajemen keuangan dan aset serta mengikuti aturan dengan pihak ketiga untuk pengadaan barang dan jasa. Alasannya, karena RSUD Mataram ini bukan BLUD murni sehingga harus tetap ikuti aturan.

"Jangan sampai terbawa kasus yang mirip-mirip terjadi di Lombok Tengah dan Sumbawa," katanya mengingatkan.

Baca juga: RSUD Kota Mataram siapkan mini ICU di hotel tempat Presiden menginap

Selain itu, transparansi dengan pihak ketiga seperti pengelolaan parkir, kantin, hemodialisa, dan program bayi tabung, yang akan dibuka, kontraknya harus dibaca secara teliti. Hal itu dimaksudkan untuk menghindari adanya celah tidak transparan dan akuntabel yang mengarah ke penyimpangan atau lainnya.

"Laporan-laporan tentang itu ada kami terima, tapi tidak bisa kita sampaikan di sini," katanya.

Lebih jauh Dian mengatakan, temuan KPK pada sejumlah rumah sakit di wilayah timur antara lain fasilitas mangkrak. Padahal dana alokasi khusus (DAK) sudah masuk tapi tidak bisa dilanjutkan karena kapasitas fiskal terbatas sehingga DAK digunakan untuk yang lain.

Baca juga: RSUD Mataram lelang pembangunan ruang operasi senilai Rp16 miliar

Hal itu berdampak pada tenaga kesehatan yang tidak dibayar sehingga banyak tenaga kesehatan yang melakukan unjuk rasa.

"Selain itu, rumah sakit ada tapi dokter tidak ada. Ada dokter namun alat tidak ada, kalaupun ada alat maka teknisi tidak ada," katanya.

Namun, tambahnya, dari hasil pantauan kondisi-kondisi itu tidak terjadi di RSUD Kota Mataram.

Sementara Dirut RSUD Kota Mataram dr Hj Eka Nurhayati merespons positif apa yang menjadi catatan dari KPK tersebut.

"Alhamdulillah kita diakui KPK sebagai rumah sakit terbaik di Wilayah V. Apa yang menjadi catatan KPK akan kita evaluasi untuk perbaikan ke depan," katanya.

Baca juga: RSUD-Persi NTB menggelar Lombok "Hospital Expo"