wali kota mataram siap cuti kampanye

id pilkada ntb ,pilkada serentak ntb ,ahyar-mori ,ahyar petahana

wali kota mataram siap cuti kampanye

Pasangan bakal calon Gubernur/wakil Gubernur NTB H Ahyar Abduh dan Mori Hanafi

Surat izin cuti sudah kami layangkan, saya mulai cuti pada tanggal 15 Februari 2018 sampai 23 Juni 2018
Mataram  (Antaranews NTB) - Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh menyatakan siap cuti untuk mengikuti tahapan kampanye sebagai calon Gubernur Nusa Tenggara Barat yang akan berlaga pada 27 Juni 2018.

"Surat izin cuti sudah kami layangkan, saya mulai cuti pada tanggal 15 Februari 2018 sampai 23 Juni 2018," katanya kepada sejumlah wartawan di Mataram, Senin.

Wali kota yang ditemui seusai menyampaikan tanggapan terhadap empat usulan rancangan peraturan daerah (ranperda) hak inisiatif dewan mengatakan, cuti selama kampanye ini merupakan cuti di luar tanggungan pemerintah.

Dengan demikian, semua atribut milik pemerintah yang melekat pada dirinya siap dilepaskan termasuk tidak boleh lagi turut menyelenggarakan kegiatan pemerintahan.

"Untuk hal itu saya berjanji sebagai bentuk komitmen terhadap aturan, serta lebih fokus melaksanakan ikhtiar politik ke masyarakat," ujarnya.

Terkait dengan masa cuti tersebut, wali kota juga telah mempermaklumkan hal itu kepada pimpinan dan anggota dewan di sela kegiatan menyampaikan tanggapan terhadap empat usulan ranperda hak inisiatif dewan.

Sementara untuk permakluman ke para aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemerintah Kota Mataram akan dilaksankaan pada Senin (12/2) setelah upacara pagi.

"Selain ke dewan, saya juga mau menyampaikan permakluman cuti saya kepada kalangan ASN karena itu menjadi bagian dari etika sekaligus pembinaan kepada ASN," ujarnya.

Lebih jauh wali kota mengingatkan kepada ASN, agar tetap melaksanakan aktivitas program kerja sebaik-baiknya, sebab setelah masa cutinya berakhir, wali kota akan melakukan evaluasi kinerja terhadap semua pejabat dan ASN lainnya.

Selain itu, ASN jangan ikut berpolitik karenanya ASN harus betul-betul memposisikan diri sesuai dengan aturan yang ada. "ASN harus netral tidak boleh politik praktis, sepanjang ada bukti akan kita tindak dan sekda akan terus melakukan pengawasan," ujarnya.

Di samping itu, wali kota juga mengingatkan kepada camat dan lurah agar menjaga kondusivitas di wilayah masing-masing, mengingat eskalasi politik menjelang pilkada semakin tinggi.

"Jaga masyarakat agar tidak mudah terpovokasi, ikut-ikutan, kampanye hitam dan lainnya yang membuat suasana semakin panas sehingga terjadi kegaduhan dan konflik hanya karena beda pilihan," ujarnya.(*)