Pilkada Lotim - Fiddin Siap Wujudkan "Zero" Korupsi di Birokrasi

Lombok Timur (Antaranews NTB) - Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat HM Syamsul Luthfi-H Najamuddin Moestopa (Fiddin), menegaskan komitmennya untuk mewujudkan "zero" korupsi demi tercapainya pemerintahan yang bersih bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di wilayah itu.

"Kami juga akan mendorong akses keterbukaan publik agar warga Lombok Timur bisa tetap mengawasi dan mengontrol jalannya pemerintahan Fiddin demi mewujudkan transparansi di semua sektor kebijakan publik," kata Syamsul Luthfi menanggapi isu keterbukaan publik dalam konteks mendorong pemerintahan yang bersih dan transparan, Sabtu.

Ia menilai partisipasi warga Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dalam pengawasan penting dilakukan agar Fiddin mendapatkan input atau "feedback" yang baik terhadap program pembangunan yang dilaksanakan.

Karena untuk mewujudkan kemauan baik tersebut tidaklah mudah, dibutuhkan sistem dan kemauan politik dari semua stakeholder di Lotim.

"Fiddin akan konsisten menciptakan good government disemua tingkatan program pembangunan. Dan rakyat akan dilibatkan sebagai pengawas "watchdogs," ungkapnya.

"Kita akan meniadakan KKN melalui skema atau sistem pembangunan yang transparan dan kredibel. Sehingga pada akhirnya warga Lotim mendapatkan nilai baru dari Fiddin memenuhi janji politik terkait pemerintahan yang bersih tersebut," tegas ungkap Syamsul Luthfi sembari memastikan elektabilitas Fiddin meroket tajam saat ini.

Lebih jauh Luthfi mengungkapkan komitmen menegakkan pemerintahan yang bersih bebas KKN tersebut sudah dirancang dan diimplementasikan dalam bentuk visi misi Renstra, Fiddin yang dikenal dengan jargon muda, cerdas, terdidik dan merakyat ini," ujarnya.

Seraya menambahkan untuk diperlukan keterpaduan sikap dan sinergi yang baik antara Pemda dan aparat penegak hukum guna menciptakan suatu daerah yang bebas korupsi.

Selain itu, kakak kandung Gubernur NTB Tuan Guru Bajang (TGB) ini kemudian mencontohkan dalam penempatan pejabat di SKPD ataupun penjenjangan karier lingkup birokrasi pemkab Lotim misalnya Fiddin akan mengoptimalkan peran Baperjakat dalam melakukan "need assesment" terhadap kapasitas dan track record pejabat yang akan mendapatkan promosi jabatan ataupun kenaikkan kariernya.

"Fiddin akan merombak budaya politik dalam birokrasi Lotim yang terkesan ABS dan `like and dislike`," tegas Syamsul Luthfi.

Untuk itu, optimalisasi dan penguatan peran dan fungsi komisi negara Baperjakat untuk menghindari politisasi pengembangan karier dilingkungan SKPD maupun PNS oleh kepentingan elit politik maupun elit eksekutif.

"Pendek kata kita akan mengedepankan "the right man on the right place" untuk promosi karier ataupun kenaikan jabatan dilingkungan birokrasi," tandas Syamsul Luthfi. (*)