Mataram (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membidik persoalan hukum yang terjadi dalam aktivitas tambang emas rakyat di wilayah Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.
Ketua Satuan Tugas Koordinator Supervisi (Korsup) Wilayah V KPK Dian Patria di Mataram, Rabu, mengatakan pihaknya akan turun ke lokasi untuk mengecek terlebih dahulu persoalan pembakaran kamp tambang diduga milik tenaga kerja asing (TKA) asal China pada Sabtu malam (10/8).
"Coba nanti akan kita cek ke sana. Saya kebetulan baru tahu informasi ini. Persoalan ini akan kami periksa nantinya," kata Dian.
Baca juga: Polda NTB atensi kericuhan di kawasan tambang emas Sekotong Lobar
Dalam insiden pembakaran kamp tambang diduga milik TKA China tersebut telah mendapat reaksi dari aparat penegak hukum di daerah itu, baik TNI maupun Polri.
Komandan Resor Militer (Danrem) 162/Wira Bhakti Brigjen TNI Agus Bhakti sebelumnya mengakui telah mendapat informasi perihal kejadian pembakaran kamp tambang tersebut yang berpotensi mengganggu keamanan di tengah kontestasi Pilkada Serentak 2024.
Baca juga: TNI dukung Polri telusuri motif kericuhan di tambang emas Sekotong Lobar
Brigjen TNI Agus Bhakti menegaskan dirinya akan menindaklanjuti persoalan ini melalui koordinasi dengan seluruh pejabat forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda).
Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Kapolda NTB) Irjen Pol. Raden Umar Faroq juga dikabarkan sudah turun ke lokasi kejadian pada Minggu malam (11/8).
Dari hasil turun lapangan, kini Polres Lombok Barat melakukan penyelidikan perihal aksi pembakaran kamp tambang maupun keberadaan dari TKA China yang diduga melakukan penambangan secara ilegal di kawasan tambang emas rakyat tersebut.
Baca juga: Labfor Bali menelusuri penyebab kebakaran kamp tambang emas di Sekotong
Berita Terkait
KPK sita uang tunai dan barang bukti elektronik usai geledah rumah dinas Mendes
Selasa, 10 September 2024 18:14
KPK: Korupsi pengadaan xray rugikan negara hingga Rp82 miliar
Selasa, 10 September 2024 18:09
KPK: 1.325 LHKPN bakal calon kepala daerah sudah lengkap
Minggu, 8 September 2024 17:26
KPK buka layanan LHKPN untuk calon kepala daerah mulai 7-8 September
Sabtu, 7 September 2024 13:49
Dewas KPK serahkan rekam jejak pegawainya ke Pansel
Sabtu, 7 September 2024 4:49
KPK menyiapkan kontra memori kasasi mantan Wali Kota Bima
Jumat, 6 September 2024 20:40
KPK lakukan observasi antikorupsi di Sumbawa Barat
Jumat, 6 September 2024 14:57
KPK: Kaesang tak ada kewajiban hukum laporkan penerimaan gratifikasi
Kamis, 5 September 2024 15:42