Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi masih dalam proses sosialisasi.
"Saya kira kita masih dalam proses sosialisasi kita akan melihat di lapangan seperti apa," ucap Presiden memberi keterangan pers usai meresmikan Gedung Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Rumah Sakit (RS) Sardjito Yogyakarta di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta.
Kendati demikian, ia mengungkapkan bahwa sampai saat ini belum ada rapat bahkan keputusan soal pembatasan pembelian BBM bersubsidi.
"Belum ada keputusan, belum ada rapat," ungkapnya.
Presiden pun membeberkan alasan soal pembatasan pembelian BBM tersebut, utamanya terkait dengan masalah polusi udara dan juga efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Baca juga: Penertiban BBM subsidi pakai AI hemat APBN Rp50 triliun
"Yang pertama ini berkaitan nanti ini utamanya di Jakarta dengan polusi, yang kedua kita juga ingin agar ada efisiensi di APBN kita, terutama untuk yang 2025," kata Presiden.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut pembatasan pembelian BBM bersubsidi baru akan dilaksanakan setelah adanya penetapan Peraturan Menteri (Permen).
"Karena begitu aturannya ke luar, Permen-nya ke luar," ujar Bahlil di Jakarta, Selasa (27/8).
Baca juga: Gubernur NTB ajak warga sukseskan pendaftaran subsidi tepat pertalite
Dia membenarkan bahwa kemungkinan pelaksanaan pembatasan pembelian BBM bersubsidi akan terlaksana pada 1 Oktober 2024.
Menurutnya, saat ini yang dilakukan Pemerintah adalah membahas waktu yang tepat untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat.
"Kan ada waktu untuk sosialisasi, nah waktu sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas," katanya.
Bahlil mengatakan nantinya peraturan terkait pembelian BBM bersubsidi akan diatur dalam Permen ESDM bukan lagi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM yang saat ini sedang proses revisi.
Baca juga: Ekonom Unram: Utamakan transportasi publik ketimbang pembatasan BBM
Baca juga: Pengawasan pengguna BBM subsidi lebih mudah di era digitalisasi
Berita Terkait
Presiden terpilih Prabowo sempat terharu dalam sidang kabinet paripurna terakhir
Sabtu, 14 September 2024 7:08
Presiden ingin pemerintahan baru bisa berlari kencang
Jumat, 13 September 2024 9:16
Beijing minta China tak jadi isu dalam kampanye pilpres AS
Kamis, 12 September 2024 7:59
Harris-Trump tunjukkan pesan persatuan
Kamis, 12 September 2024 7:52
Presiden AS Biden sebut pembunuhan aktivis Turki oleh Israel sebagai kecelakaan
Rabu, 11 September 2024 15:55
Jokowi lantik Aida Suwandi sebagai Anggota Dewan Komisioner LPS
Rabu, 11 September 2024 10:20
Gus Ipul resmi dilantik jadi Menteri Sosial gantikan Risma
Rabu, 11 September 2024 10:13
Presiden Jokowi melantik Eddy Hartono jadi Kepala BNPT
Rabu, 11 September 2024 9:48