Pengungsi di Lombok Utara kesulitan fasilitas MCK

id Pengungsi ,Lombok Utara,kesulitan fasilitas MCK,gempa Lombok

Pengungsi di Lombok Utara kesulitan fasilitas MCK

Kondisi para pengungsi saat berada di lokasi pengungsian pascagempa bumi 7 Skala Richter (SR) yang mengguncang Kabupaten Lombok Utara, NTB, Minggu (5/8) malam. (Foto Antaranews/Iman).

Kalau soal MCK kita minim sekali. Itupun yang ada baru di dua titik di Dusun Lading-Lading dan Kandang Kaok
Lombok Utara (Antaranews NTB) - Para pengungsi di Kecamatan Tanjung, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, kesulitan untuk buang air besar karena tidak ada fasilitas MCK yang memadai di lokasi pengungsian.

Kepala Desa Tanjung Budiawan di Lombok Utara, Selasa mengakui kesulitan mandi cuci kakus (MCK) yang kini dihadapi warganya di posko-posko pengungsian.

"Kalau soal MCK kita minim sekali. Itupun yang ada baru di dua titik di Dusun Lading-Lading dan Kandang Kaok," ujarnya.

Ia menjelaskan, kondisi minim MCK ini sudah terjadi sejak pascagempa 7 Skala Richter (SR) yang mengguncang Pulau Lombok pada Minggu (5/8) malam.

"Rata-rata warga kita kan rumahnya hancur, sehingga MCK yang ada tidak bisa digunakan lagi karena semua sudah rata dengan tanah," ujar Budiawan.

Menurut dia, akibat tidak ada MCK, warga setempat akhirnya membuang air di kali-kali yang mengalir di sekitar wilayah Tanjung.

"Harapan kami pemerintah bisa membantu menyediakan fasilitas MCK di posko-posko pengungsian," katanya.

Kondisi ketiadaan MCK tersebut juga dirasakan warga yang berada di lokasi pengungsian di Desa Pemenang, Kecamatan Pemenang. Di tempat ini ratusan warga bergantung pada aliran sungai untuk buang air besar.

"Syukur ada air kali. Kalau tidak di kali mau dimana lagi, karena rumah-rumah juga sudah hancur," ujar Ami.

Ia mengatakan, tidak adanya fasilitas MCK dikhawatirkan akan berdampak pada kesehatan para pengungsi. Terlebih banyak di antara pengungsi adalah anak-anak.

"Kalau untuk logistik warga tidak kurang. Tapi yang jadi masalah ini MCK dan air bersih. Makanya harapan kita air dan fasilitas MCK bisa menjadi perhatian pemerintah daerah," katanya. (*)