Jakarta (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa institusi itu mempunyai empat strategi untuk menguatkan peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai bank milik pemerintah daerah.
Pelaksana Harian Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan menjelaskan bahwa strategi penguatan tersebut dilakukan seiring posisi Kemendagri menjadi pembina dan turut mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi urusan bidang keuangan daerah.
"Kami dorong agar BPD juga berperan dalam rangka melakukan linkage (kemitraan, red), terutama kepada BPR (Bank Perkreditan Rakyat). BPR ini tentunya nanti akan mendorong juga bagaimana penguatan UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) di daerah," kata Maurits dalam acara Peluncuran Peta Jalan Penguatan BPD Tahun 2024–2027 di Jakarta, Senin.
Ia mengatakan bahwa strategi kedua adalah menguatkan BPD dengan memberikan pelayanan di bidang perbankan guna mendukung kebutuhan masyarakat. Strategi ketiga, berkolaborasi dengan korporasi dan badan usaha. "Serta juga mendorong kolaborasi dengan usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM," kata Maurits mengenai strategi keempat atau terakhir.
Baca juga: Kemendagri mengingatkan pentingnya meningkatkan kualitas pelayan publik
Baca juga: Kemendagri perpanjang jabatan Juaini Taofik jadi Pj Bupati Lombok Timur
Sementara itu, dia menjelaskan bahwa penguatan BPD dilakukan berkaitan dengan jumlahnya yang cukup banyak di seluruh wilayah Indonesia. Dia menyebut saat ini terdapat 27 BPD dan 212 BPR milik pemda, dari total 1.057 badan usaha milik daerah (BUMD).
"Kalau kita total dari seluruh 27 BPD, sudah ada asetnya sebesar Rp992 triliun, dan juga tentunya labanya sudah ada Rp6.793,59 miliar, berarti sekitar Rp6.793 triliun," ujarnya.
