Gubernur nilai wajar tuntutan pembekuan anggaran BPPD

Mataram (Antaranews NTB) - Gubernur Nusa Tenggara Barat H Zulkieflimansyah menilai wajar jika ada tuntutan masyarakat agar anggaran Badan Promosi Pariwsata Daerah (BPPD) dibekukan dalam APBD 2019 menyusul kisruh antarpengurus di lembaga itu.

"Saya kira wajar saja aspirasi masyarakat NTB seperti itu, bukan hanya dewan, apalagi dewan itu refrensi masyarakat," katanya di Mataram.

Adanya desakan untuk membekukan anggaran BPPD dalam APBD 2019, menurut dia, karena masyarakat lelah melihat kisruh yang terjadi di BPPD NTB.

"Masyarakat itu sudah capek melihat orang berantem. Ingin segera hal yang konkret, bukannya perselihan," tegasnya.

Doktor Zul sapaan akrab Gubernur NTB berharap agar seluruh pengurus BPPD NTB tetap kompak dan mengakhiri semua kekisruhan yang terjadi sehingga bisa bekerja untuk pariwisata NTB.

"Anggota BPPD harus kompak. Cukup sudah itu saja," pesan Doktor Zul.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTB H. Ruslan Turmuzi mengaku setuju jika alokasi anggaran untuk BPPD dibekukan dalam APBD 2019 menyusul kisruh kepengurusan yang terjadi di lembaga itu.

"Saya setuju alokasi anggaran untuk BPPD disetop dahululah sampai masalah mereka dapat diselesaikan," ucapnya.

Ruslan mengatakan, salah satu tugas BPPD itu adalah mempromosikan potensi pariwisata daerah ke luar. Terlebih, saat ini pariwisata NTB sedang dalam kondisi terpuruk pascabencana gempa bumi.

"Mestinya kinerja BPPD ini harus ditingkatkan atau dioptimalkan, bukan malah berseteru bertengkar sana sini," katanya.

Menurut Ruslan, dengan keadaan BPPD yang terus mengalami konflik internal, masyarakat akan menilai kinerja BPPD saat sekarang cenderung mengalami penurunan.

"Kalau ini terus berseteru masyarakat akan melihat kinerja BPPD ini seperti apa. Kalau sudah seperti itu, apa yang diharapkan pemerintah dan masyarakat di tengah terpuruknya pariwisata," ujar Ruslan.

Ia mengatakan bahwa idealnya orang-orang yang duduk di keanggotaan BPPD terdiri atas orang-orang yang profesional dan memiliki kompetensi di bidang itu.

"Kalau di dalamnya ada intervensi politik dan ada titipan-titipan, sudah barang tentu, perseteruan di tubuh BPPD itu tidak akan pernah terselesaikan," katanya.