Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta pemerintah daerah untuk menekan tingkat ketimpangan yang diukur melalui rasio gini guna menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.
“Ini menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi kepala daerah untuk menurunkan rasio gini,” kata Airlangga dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bertema Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045, di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis.
Dia menyebut ketimpangan pendapatan per kapita antardaerah saat ini juga masih tinggi. Ditinjau dari rata-rata pendapatan 10 kabupaten/kota berdasarkan produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita, nilai tertinggi tercatat sebesar 33.267 dolar AS, sementara terendahnya yakni 658 dolar AS.
Airlangga mengimbau pemda untuk mencontoh pencapaian Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dengan PDRB per kapita tinggi diiringi kemiskinan dan gini rendah. PDRB per kapita Kalimantan Timur pada 2023 tercatat sebesar 14.160 dolar AS, dengan persentase penduduk miskin pada 2024 sebesar 5,78 persen dan rasio gini 0,32.
Sedangkan PDRB per kapita Kalimantan Utara sebesar 13.240 dolar AS, dengan penduduk miskin 6,32 persen, dan rasio gini 0,26.
“Ini adalah idealnya. Kalau seluruh provinsi bisa mencapai ini, kita akan menjadi negara maju dan lolos dari perangkap negara pendapatan menengah (middle income trap) lebih cepat dari yang bisa kita targetkan,” ujar Airlangga.
Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menekan tingkat ketimpangan daerah adalah dengan menaikkan pendapatan. Airlangga menyebut pihaknya akan berkolaborasi dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memacu pertumbuhan ekonomi di daerah.
Baca juga: Visi Presiden Prabowo sejalan dengan Ekonomi Pancasila
“Kita juga bisa memberikan insentif kepada daerah, agar masing-masing punya industri atau sektor unggulan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya pula.
Dia menyampaikan optimismenya terhadap peluang pertumbuhan ekonomi 8 persen yang ditargetkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Strategi kebijakan menjaga pertumbuhan ekonomi salah satunya yaitu melalui dorongan hilirisasi sumber daya alam sebagai sumber pertumbuhan.
Lalu, menurunkan nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR), yaitu rasio yang menunjukkan efisiensi investasi suatu negara dalam menghasilkan output ekonomi. Makin rendah nilai ICOR, artinya investasi yang dikeluarkan lebih efisien dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.
Baca juga: Indonesia aktif perkuat peran di kancah global
Cara menurunkan ICOR antara lain melalui pemanfaatan infrastruktur yang tersedia dan peningkatan akses dan konektivitas. Strategi berikutnya yaitu menyediakan fasilitas pendidikan/pelatihan vokasi dan program upskilling dan reskilling tenaga kerja yang dibutuhkan oleh Kawasan Industri/KEK di wilayahnya.
