Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka memperkuat kapasitas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) pada pemilihan kepala desa (pilkades) serentak 26 Februari 2025.
"Jumlah tempat pemungutan suara (TPS) pilkades di 24 desa itu sebanyak 363 TPS dengan jumlah anggota KPPS 1.815 orang," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Tengah Lalu Rinjani saat membuka acara bimbingan teknis KPPS di Lombok Tengah, Rabu.
Ia mengatakan garda terdepan dalam pelaksanaan pilkades itu adalah KPPS, sehingga kegiatan ini diharapkan bisa mendukung pilkades di 24 desa itu berjalan aman dan lancar.
"Melalui kegiatan ini diharapkan pemungutan suara pada Pilkades 2025 ini berjalan aman dan lancar. Kegiatan ini lebih kepada pelaksanaan teknis, agar pemungutan dan penghitungan suara berjalan aman," katanya.
Baca juga: Surat suara Pilkades Serentak 2025 di Lombok Tengah dicetak
Ia mengatakan tahapan pilkades serentak di 24 desa tersebut telah dimulai sejak akhir 2024 dan penetapan bakal calon menjadi calon telah dilaksanakan sesuai tahapan.
Penetapan calon pilkades serentak tersebut merupakan tahapan yang paling krusial, namun hal tersebut telah bisa diselesaikan.
"Penetapan calon pilkades serentak itu berjalan aman, meskipun sempat ada persoalan dan itu telah diselesaikan," katanya.
Adapun desa yang melaksanakan Pilkades serentak 2025 di antaranya Desa Bilebante, Pandan Tinggang, Kerame Jati, Dadap, Jeropuri, Pengonak, Beleke Daye, Beleke Lebesane, Lelong, Prako, Tibusisok, Lingkok Beringe, Janggawana, Berinding, Pajangan, Lendang Tampel. Ganti, Ketare, Mekarsari, Ubung, Mantang, Aik Berik, Desa Prabu dan Desa Jago.
"Pilkades di 24 desa ini dilaksanakan di 12 kecamatan di Lombok Tengah," katanya.
Baca juga: Sebanyak 24 desa di Lombok Tengah siap gelar Pilkades Serentak 2025
Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursiah mengatakan 24 desa yang melaksanakan pilkades tentu akan mengalami dinamika, sehingga hal tersebut harus bisa diselesaikan sesuai aturan.
"Suksesnya pilkades ini penentu adalah panitia, sehingga diharapkan bisa melaksanakan tugas sesuai aturan," katanya.
Ia mengatakan siapapun yang menjadi calon dipastikan tujuan untuk pengambilan kepada masyarakat, bukan untuk kepentingan masyarakat.
Oleh karena itu, diharapkan panitia agar melaksanakan tugas tersebut sesuai dengan aturan, sehingga Pilkades berjalan aman dan lancar sesuai harapan masyarakat.
"Pilkades ini rawan saat penghitungan, karena semua ingin menang. Tetap menjunjung tinggi netralitas," katanya.
Baca juga: Penetapan calon kades di Lombok Tengah diwarnai aksi protes
Baca juga: Pengamanan pilkades di Lombok Tengah 2025 gunakan sistem rayonisasi
Baca juga: Pilkades serentak di Lombok Tengah 26 Februari 2025, DPRD pantau persiapan
